May 23, 2016

Seri Panduan PPID: Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik


Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP dan Pasal 4 huruf j dan Pasal 36 PerKI 1/2010 memandatkan Badan Publik untuk membuat laporan tentang layanan informasi publik. Laporan ini termasuk sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat yang disusun setiap tahun, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan disampaikan kepada Komisi Informasi.

Laporan pelayanan informasi memiliki fungsi, antara lain:
  1. Untuk menginformasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
  2. Wujud pertanggungjawaban Badan Publik kepada masyarakat;
  3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Publik, khususnya dalam keterbukaan informasi.
Laporan pelayanan informasi tidak memiliki format khusus. Namun demikian, berdasarkan Pasal 36 ayat (3) PerKI 1/2010, laporan pelayanan informasi sekurang-kurangnya memuat:
  1. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik;
  2. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  3. Rincian pelayanan informasi publik;
  4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik;
  5. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
  6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

No comments:

Post a Comment

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...