Knowledge for Humanity

Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum yang menyebabkan KPH tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengelola hutan secara lestari di wilayahnya. Beberapa permasalahan hukum yang dianalisis adalah terkait dengan kelembagaan, ke wenangan perizinan, pendanaan, dan penyusunan RPHJP. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis retrospektif (ex-post) dengan mengkaji secara normatif dan implementasinya dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang terkait dengan KPH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPH memiliki permasalahan hukum serius dari sisi kelembagaan, kewenangan, pe ndanaan, dan penyusunan RPHJP. Dari sisi kelembagaan, KPH berada dalam persimpangan kewenangan empat direktorat jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari sisi kewenangan, KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak, tet api KPH tidak memiliki kewenangan memadai dalam mengelola hutan di wilayahnya. Kem