Knowledge for Humanity

This recent week, all news was focused on Front Pembela Islam (FPI). Monas’s incident became point of return in claiming FPI’s dismissal. Most people nod that FPI have basis ideology of violence. We can say, their action in dismisses publication of Playboy magazine, their action around ramadhan, and any other actions that was represent repressive rather than persuasive way. That is why, FPI’s dismissal was seen as the best way to end their repressive actions. Personally, i agree to dismiss FPI. But, the essential issue is not agree or disagree in dismiss FPI. Actually, the essential issue is effectiveness of that dismissal. If FPI dismissed, is there any guarantee that their repressive actions will finally end? The answer is: “NO!” We realize or we don’t, FPI’s dismissal is just in organizational. Then, what about their brutal personals ex-FPI? They can easily rebuild a new organization with the same ideology with FPI. That is why, some effort have to be made: first, distinct the onl

Disaster of hot mud of Sidoarjo has meddled in the year of two, and still don’t get any sign of stopping. Many efforts have been made to stop the outpouring of the mud, but it still won’t work. The consequences are the victims excessively wide. Suffering i n material and finance was being definite, and psychological suffer was the next consequences. It’s a common sense that disaster always left two painful suffer, material or financial suffer and psychological suffer. Material or financial suffer, definitely , the loss of wealth and property. While psychological suffer, deep trauma cause of disaster, like seeing the disaster or held negative effects cause of the disaster. That is why, -seems everyone agree, the handling focus of disaster of hot mud of Sidoarjo has to be aim to: first, save the victims, both they have been a victims, either potential to become a victims. Second, make whatever efforts to stop the outpouring o f the mud. Third, change the paradigm of conflict. The conflic

Salah satu faktor penting, walau bukan yang utama, banjir yang melanda DKI Jakarta adalah ketidaktaatan pada rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah cenderung diarahkan kepada kebijakan pro-bisnis atau “rencana tata uang.” Pembangunan kota lebih men garah kepada kebutuhan ekonomi. Pembangunan cenderung melupakan tata lingkungan. Bahkan seringkali menganggap remeh penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah dalam pembangunan perumahan, pertokoan, dan perkantoran. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan memandang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai persyaratan semu untuk memperlancar proses perizinan. Persyaratan amdal diabaikan begitu saja oleh masyarakat. Oleh karena itu, revisi kebijakan tata ruang DKI Jakarta harus diperbaiki. Arah pembangunan ekonomi yang telah terdapat dalam kebijakan tata ruang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang tersebut. Pembuat kebijakan harus tegas dal am menerapkan peraturan mengenai pembangunan dan peng

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian, dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak seban