Posts

Working Paper: Penguatan Kaukus Energi Hijau DPR RI Bidang Energi Terbarukan

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian nasional, peningkatan laju konsumsi energi pun semakin besar. Di Indonesia, pada tahun 2018, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil batubara (33%), minyak bumi (39%), dan gas bumi (20% ).[1] Tingginya laju konsumsi energi ini mengakibatkan ketimpangan antara laju pengurasan sumber daya fosil dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama, cadangan energi fosil akan habis, dan Indonesia a kan sangat bergantung pada energi impor. Menimbang bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang terbatas, maka perlu adanya kegiatan diversifikasi sumber daya energi agar ketersediaan energi menjadi lebih terjamin. Diversifikasi sumber daya energi, salah satunya dilakukan melalui percepa tan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan sumber energi terbarukan.[2] Melalui diversifikasi sumber daya energi ini, diharapkan ketergantungan penggunaan energi

Problematika Hukum Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang menyebabkan KPH tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengelola hutan secara lestari di wilayahnya. Beberapa permasalahan hukum yang dianalisis adalah terkait dengan kelembagaan, ke wenangan perizinan, pendanaan, dan penyusunan RPHJP. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis retrospektif (ex-post) dengan mengkaji secara normatif dan implementasinya dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang terkait dengan KPH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPH memiliki permasalahan hukum serius dari sisi kelembagaan, kewenangan, pe ndanaan, dan penyusunan RPHJP. Dari sisi kelembagaan, KPH berada dalam persimpangan kewenangan empat direktorat jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari sisi kewenangan, KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak, tet api KPH tidak memiliki kewenangan memadai dalam mengelo

Menyoal Jangka Waktu Hak Guna Usaha (HGU)