Skip to main content

Seri Panduan PPID: Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Sengketa informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik adalah sengketa yang diakibatkan dari adanya hambatan pemohon informasi dalam memperoleh informasi publik, baik melalui permohonan informasi publik maupun tanpa permohonan informasi publik. Pasal 35 ayat (1) UU KIP mengatur mengenai hambatan-hambatan dalam memperoleh informasi publik melalui permohonan informasi publik antara lain: 
  1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi; 
  2. Permohonan informasi tidak ditanggapi; 
  3. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
  4. Permohonan informasi tidak dipenuhi atau penghitaman informasi; 
  5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 
  6. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. 
Untuk lebih jelasnya, silahkan unduh Presentasi Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 65 tersebut secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:
Hak se…