Skip to main content

Seri Panduan: Menyusun Anotasi Hukum

Teman-teman pasti pernah mendengar bahkan familiar dengan eksaminasi putusan. Beberapa Penulis menggunakan istilah “anotasi” putusan. Namun demikian, baik eksaminasi putusan maupun anotasi putusan sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi catatan kritis atau review terhadap putusan.

Oke, anotasi putusan setidaknya sudah mulai familiar. Tetapi apakah teman-teman sudah mendengar anotasi terhadap peraturan perundang-undangan? Beberapa sudah, tetapi beberapa belum. Yup, saya maklum saja, karena sejauh yang saya ketahui, anotasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang di-buku-kan baru ada tiga, yaitu: Anotasi Hukum Undang-Undang KIP, Anotasi Hukum UU PPLH, dan yang terbaru adalah Anotasi UU Desa.

Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun anotasinya. Anotasi Hukum UU KIP menggunakan pendekatan pasal per pasal, Anotasi Hukum UU PPLH menggunakan pendekatan tematik. Kedua anotasi ini diterbitkan oleh ICEL. Sedangkan Anotasi UU Desa yang diterbitkan Pattiro menggunakan pendekatan “cara pembahasan RUU desa di DPR.” Namun demikian, harus diakui bahwa, Anotasi Hukum UU KIP lah yang meletakkan dasar dan desain anotasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, saya dengan sangat sadar meng-klaim bahwa pendekatan Anotasi UU PPLH adalah lahir dari modifikasi yang saya lakukan terhadap Anotasi UU KIP. Meskipun saya sama sekali tidak terlibat sebagai anotator dalam Anotasi UU PPLH. Hehe…

Oke, saat ini kita memiliki tiga anotasi peraturan perundang-undangan yang memiliki pendekatan yang berbeda, saya mengharapkan adanya pendekatan lain dalam menyusun anotasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan satu hal lagi, anotasi peraturan perundang-undangan ini sangat penting disusun untuk setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan, karena: 
  1. Sebagai pengingat bagi pemangku kebijakan mengenai semua mandat dan pemaknaan terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini karena sangat sering pemangku kebijakan lupa akan mandat peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya apa dan berapa peraturan yang seharusnya dibentuk sebagai peraturan pelaksananya. Bahkan tidak jarang lupa mengenai maksud pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan
  2. Sebagai panduan atau arahan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dilaksanakan.
Oke deh, saya tidak akan berpanjang lebar lagi, bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai bagaimana menyusun anotasi peraturan perundang-undangan –saya lebih senang menyebutnya dengan anotasi hukum, silakan unduh materi saya disini. Materi ini saya kembangkan dan presentasikan kepada Tim Anotasi UU PPLH pada November 2013.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…