Skip to main content

Optimalisasi 12,7 Juta Hektar Hutan untuk Rakyat

Sejak didengungkan pada Kongres Kehutanan Dunia 1978 yang diselenggarakan di Jakarta, semangat forest for the people atau hutan untuk rakyat terus berkembang sesuai dinamika yang ada, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah dan Perum Perhutani kemudian mengembangkan Perhutanan Sosial hingga kemudian bertransformasi menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM di Indonesia dikembangkan dalam beberapa skema, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), dan khusus dalam ekosistem hutan yang berfungsi produksi, dikembangkan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada era Pemerintahan SBY, hutan yang dialokasikan untuk dikelola dengan skema PHBM adalah 7,9 Juta Ha. Namun demikian, hanya tercapai 1.380.763 Ha (17,5%). Hal ini disebabkan karena:
  1. Rumit dan berbelitnya skema perolehan hak atau izin;
  2. PHBM belum menjadi prioritas daerah;
  3. Rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan PHBM;
  4. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan skema-skema PHBM;
  5. Kurangnya pendampingan masyarakat untuk memperoleh hak atau izin PHBM.
Kemudian, Pemerintahan Jokowi–JK menargetkan 12,7 Juta Ha kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat melalui skema HKm, HD, Hutan Adat, Hutan Rakyat, dan Kemitraan. Upaya tersebut diharapkan menjadi pilihan jalan keluar konflik tenurial, menekan laju deforestasi, dan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan.

Berkaca pada permasalahan implementasi PHBM pada era Pemerintahan SBY, sekaligus untuk mempercepat target pengukuhan 12,7 Juta Ha hutan untuk dikelola oleh rakyat, Pemerintahan Jokowi-JK harus mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  1. Mempercepat penetapan target 12,7 Juta Ha untuk dikelola rakyat. Penetapan target 12,7 Juta Ha dapat dilakukan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden;
  2. Melakukan revisi terhadap PP 6 Tahun 2007;
  3. Mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan program PHBM dalam RPJMD;
  4. Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan program PHBM sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah;
  5. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mengelola hutan melalui skema PHBM;
  6. Mengembangkan sistem perizinan terpadu yang berbasis teknologi informasi untuk PHBM.
Presentasi Optimalisasi 12,7 Juta Hektar Hutan untuk Rakyat dapat diunduh disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 65 tersebut secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:
Hak se…