Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2011

FPI Dismissal, That Wasn’t the Essential Issue

This recent week, all news was focused on Front Pembela Islam (FPI). Monas’s incident became point of return in claiming FPI’s dismissal. Most people nod that FPI have basis ideology of violence. We can say, their action in dismisses publication of Playboy magazine, their action around ramadhan, and any other actions that was represent repressive rather than persuasive way. That is why, FPI’s dismissal was seen as the best way to end their repressive actions. Personally, i agree to dismiss FPI. But, the essential issue wasn’t agree or disagree in dismiss FPI. Actually, the essential issue is effectiveness of that dismissal. If FPI dismissed, is there any guarantee that their repressive actions will finally end? The answer is: “NO!” We realize or we don’t, FPI’s dismissal was just in organizational. Then, what about their brutal personals ex-FPI? They can easily rebuild a new organization with the same ideology with FPI. That is why, some effort have to be made: first, distinct the only …

Lapindo Disaster, Revoke Land Rights

Disaster of hot mud of Sidoarjo has meddled in the year of two, and still don’t get any sign of stopping. Many efforts have been made to stop the outpouring of the mud, but it still won’t work. The consequences are the victims excessively wide. Suffering in material and finance was being definite, and psychological suffer was the next consequences. It’s a common sense that disaster always left two painful suffer, material or financial suffer and psychological suffer. Material or financial suffer, definitely, the loss of wealth and property. While psychological suffer, deep trauma cause of disaster, like seeing the disaster or held negative effects cause of the disaster. That is why, -seems everyone agree, the handling focus of disaster of hot mud of Sidoarjo has to be aim to:first, save the victims, both they have been a victims, either potential to become a victims.Second,make whatever efforts to stop the outpouring of the mud.Third,change the paradigm of conflict. The conflict should…

Rencana Tata Ruang atau Rencana Tata Uang?

Salah satu faktor penting, walau bukan yang utama, banjir yang melanda DKI Jakarta adalah ketidaktaatan pada rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah cenderung diarahkan kepada kebijakan pro-bisnis atau “rencana tata uang.” Pembangunan kota lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi. Pembangunan cenderung melupakan tata lingkungan. Bahkan seringkali menganggap remeh penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah dalam pembangunan perumahan, pertokoan, dan perkantoran. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan memandang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai persyaratan semu untuk memperlancar proses perizinan. Persyaratan amdal diabaikan begitu saja oleh masyarakat. Oleh karena itu, revisi kebijakan tata ruang DKI Jakarta harus diperbaiki. Arah pembangunan ekonomi yang telah terdapat dalam kebijakan tata ruang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang tersebut. Pembuat kebijakan harus tegas dalam menerapkan peraturan mengenai pembangunan dan pengemb…

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…

Lupakan Ahmadiyah, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Lebih Penting

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Manteri, yaitu Menteri Agama, Manteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung terkait Ahmadiyah telah resmi diterbitkan. Tetapi SKB tidak secara tegas membubarkan Ahmadiyah. SKB hanya menyatakan larangan terhadap segala bentuk aktifitas menyimpang dari agama Islam, umumnya, dan aktifitas Ahmaddiyyah, khususnya. Terhadap terbitnya SKB ini, Gusdur menanggapi dengan tetap memberikan dukungan terhadap Ahmadiyah. Gusdur menilai bahwa keberadaan Ahmadiyah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara prinsipil, UUD NRI 1945 memberi kebebasan pada aliran kepercayaan dan keagamaan untuk tumbuh kembang di Republik ini, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Gusdur juga mengatakan bahwa tidaklah benar meng-klaim Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Terminologi sesat seharusnya tidak digunakan untuk menafsirkan ajaran Ahmadiyah. Toh dalam kenyataannya, Ahmadiyah tidak pernah melakukan kegiatan-kegia…

Professional? Let's Just Think It Over?!

Professional, I couldn’t remember the first moment I began to hate that word. Even when my colleague asserts to make our organization became a professional organization, I refused his idea directly. Then, the other three asked me, “What’s wrong with professionalism? Why did you hate it?” Being professional means strive us to adapt with objective boundaries of our competencies. Not just all that, the adaptive process has to be made in the frame of authority and interest where the professional need to success in performing his professionalism. Thereby, a professional person has to be “wise” and knew their boundaries, because they have already been domestically. In other word we can say that professional was just handcuff, it’s just a border to their space called territory of authority. Out of that space, he’s incompetent. Professional also mean as a payable. Our assignment depends on lessees who pay us. The delivered result, need to be exactly adjust with lessee’s demands. Thereby, we can…

Filantropi

Filantropi merupakan gabungan dua kata, philos dan anthropos. Philos berarti cinta, dan anthropos adalah manusia. Jadi, filantropi dapat diartikan sebagai sikap hidup saling berbagi dengan sesama. Berbagi kebahagiaan dan kenikmatan tentunya. Filantropi dapat dilakukan melalui banyak cara, tidak melulu harus dengan membagi-bagikan harta. Untuk menjadi filantrop, kita tidak harus kaya raya dulu. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Cinta kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, memberantas kemiskinan, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan pendidikan. Lihat saja Butet Manurung. Perempuan kelahiran Jakarta, 21 Pebruari 1972 yang juga sarjana lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung itu meninggalkan gemerlap kehidupan modern dan memilih tinggal di hutan. Selama bertahun-tahun ia menetap di belantara pedalaman hutan tropis untuk mengajar anak-anak Suku Anak Dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Keikhlasannya berbagi tidak serta merta diterima dengan tangan terbuka. Masyarakat Suku An…