December 8, 2011

FPI Dismissal, That Wasn’t the Essential Issue

This recent week, all news was focused on Front Pembela Islam (FPI). Monas’s incident became point of return in claiming FPI’s dismissal. Most people nod that FPI have basis ideology of violence. We can say, their action in dismisses publication of Playboy magazine, their action around ramadhan, and any other actions that was represent repressive rather than persuasive way. That is why, FPI’s dismissal was seen as the best way to end their repressive actions.
Personally, i agree to dismiss FPI. But, the essential issue wasn’t agree or disagree in dismiss FPI. Actually, the essential issue is effectiveness of that dismissal. If FPI dismissed, is there any guarantee that their repressive actions will finally end? The answer is:NO!” We realize or we don’t, FPI’s dismissal was just in organizational. Then, what about their brutal personals ex-FPI? They can easily rebuild a new organization with the same ideology with FPI.
That is why, some effort have to be made: first, distinct the only ideology of each organizational was just Pancasila.Second, reassure that personals ex-FPI have left their brutal behavior. Third, law apparatus have to be more distinct to repressive action of each organization.
July 2008

December 7, 2011

Lapindo Disaster, Revoke Land Rights

Disaster of hot mud of Sidoarjo has meddled in the year of two, and still don’t get any sign of stopping. Many efforts have been made to stop the outpouring of the mud, but it still won’t work. The consequences are the victims excessively wide. Suffering in material and finance was being definite, and psychological suffer was the next consequences. It’s a common sense that disaster always left two painful suffer, material or financial suffer and psychological suffer. Material or financial suffer, definitely, the loss of wealth and property. While psychological suffer, deep trauma cause of disaster, like seeing the disaster or held negative effects cause of the disaster.
That is why, -seems everyone agree, the handling focus of disaster of hot mud of Sidoarjo has to be aim to: first, save the victims, both they have been a victims, either potential to become a victims. Second, make whatever efforts to stop the outpouring of the mud. Third, change the paradigm of conflict. The conflict should see between Lapindo Brantas and The Government.
I will not comment to second handling, because I don’t have any competencies. The first and the third handling focus that I will comment.
Up to this day, I feel that first handling focus didn’t implement effectively, and do not reflects the aspiration people of Sidoarjo. For example, to wind up the loss, the payment was just to cover material loss, not including the immaterial loss.
To accommodate the material and immaterial loss, the Government (in this case is President) should revoke the rights of the land, as ruled in Law Number 20 Year 1961 on Revocation of Land Rights (Law Number 20 Year 1961). I see that all the pre-requirement to apply the law has already fulfilled. Article 1 said that in necessity condition, the Government can revoke the land rights. Then, the necessity condition can be claim from general elucidation number 4 letter (c) point 5. Those elucidation stated, in the necessity condition, like was epidemic and disaster, therefore the Government revoke the land rights. It means that, the condition have been completed to implement the law.
The consequences of implementing this ordinance is that the individual or the group that having an interest has the burden to fulfill some stipulation as ruled in the article 2 paragraph (2), these are: first, arranging master plan of land use. Second, compile any information of name of person and the land. Third, make some relocation’s planning for the master of the land and the lessee.
Thus, material and financial loss can be covered by payment of the loss to the whole property and wealth. While immaterial loss can be cover by relocation’s planning. Point of action to this law is that the master of the land and the lessee must be guarantee that their life would not be miserable as they before the revocation of the land. Even, they have to be guarantee that their life is safer than before. Besides, if we look forward to article 2 paragraph (2) letter (c), we can conclude that relocation wasn’t for the master of the land only, it is also for the lessee. It means that we don’t have any reason to not implement Law Number 20 Year 1961.
At the third handling. Change the paradigm of conflict. This handling focus related to who will take the responsibility of the disaster. Lapindo Brantas or the Government? In the first, I already mentioned that main focus of handling disaster of hot mud of Sidoarjo was save the victims –better this is not be debated. That is why, settle up the payment and relocation to all victims, don’t care whose money will used first, Lapindo Brantas or the Government. Next, give the responsibility to Lapindo Brantas and the Government to prove that the mining activity was a mistake or it wasn’t. If there is a mistake, Lapindo Brantas must take all the responsibility of the disaster. While, if there wasn’t a mistake, it means that the outpouring of the mud was purely nature disaster. Then, the Government must take all the responsibility of the disaster.
Now, back to good intention of Lapindo Brantas and the Government. It’s been a long time for Sidoarjo bear suffer that should not belongs to them. It’s time to cooperate to resolve and give assist in helping to carry on the burden of Sidoarjo.
June 2008

Rencana Tata Ruang atau Rencana Tata Uang?

Salah satu faktor penting, walau bukan yang utama, banjir yang melanda DKI Jakarta adalah ketidaktaatan pada rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah cenderung diarahkan kepada kebijakan pro-bisnis atau “rencana tata uang.” Pembangunan kota lebih mengarah kepada kebutuhan ekonomi.
Pembangunan cenderung melupakan tata lingkungan. Bahkan seringkali menganggap remeh penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah dalam pembangunan perumahan, pertokoan, dan perkantoran. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan memandang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai persyaratan semu untuk memperlancar proses perizinan. Persyaratan amdal diabaikan begitu saja oleh masyarakat.
Oleh karena itu, revisi kebijakan tata ruang DKI Jakarta harus diperbaiki. Arah pembangunan ekonomi yang telah terdapat dalam kebijakan tata ruang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang tersebut. Pembuat kebijakan harus tegas dalam menerapkan peraturan mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan amdal.
Bagaimanapun, pembangunan dan pengembangan wilayah yang tidak konsisten dengan rencana tata ruang akan membawa pada kondisi kota yang tidak produktif. Karena infrastruktur hancur, produktifitas terhenti, distribusi barang dan jasa macet, dan diperparah dengan kondisi meningkatnya kemiskinan.
Menjadi tugas segenap Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengembangkan dan melaksanakan secara tegas rencana tata ruang yang memperhatikan amdal atau semata ekonomi. Silakan pilih!
disarikan dari: Ongkos Ekonomi yang Mesti Dibayar: Hasil terhadap RUTR yang Hanya Propasar (Kompas 12 Februari 2007)
Juni 2008

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab
Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.
Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal logging). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.
Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun[3] dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yangditetapkan 35 tahun.[4] Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat illegal logging.
Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktekillegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging.
Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, -sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan- pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam kontek inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, -termasuk hutan- guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.
Akibat
Praktek illegal logging sudah barang tentu memiliki ekses negatif yang sangat besar. Secara kasat mata ekses negatifillegal logging dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Di samping itu,illegal logging juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem danbiodiversity, dan bahkan illegal logging dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.
Dari sisi ekonomis, illegal logging telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Menurut Walhi, hasil illegal logging di Indonesia pertahunnya mencapai 67 juta meter kubik dengan nilai kerugian sebesar Rp 4 triliun bagi negara.[5] Di samping itu, data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1998 hingga 2004, kerugian Indonesia akibat illegal logging mencapai 180 triliun.[6]
Penanggulangan
Terdapat beberapa alternatif cara untuk menganggulangi atau paling tidak meminimalisir praktek illegal logging.Pertama, telah diungkapkan sebelumnya bahwa praktek illegal logging disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional. Dan sebagian besar kayu yang dipasarkan di dunia internasional adalah kayu hasil illegal logging. Hal ini berarti bahwa illegal logging turut melibatkan dunia internasional. Dengan demikian penanggulanganillegal logging harus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dunia internasional, seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Inggris lewat penandatanganan nota kesepahaman Forest Law Enforcement and Governance (FLEG). Hal terpenting dalam nota kesepemahaman tersebut adalah pemenuhan standar legalitas (keabsahan) kayu yang diperdagangkan. Keabsahan kayu harus dilihat, baik oleh hukum negara maupun hukum adat di mana kayu tersebut tumbuh.
Kedua, terkait dengan lemahnya penegakan dan pengawasan hukum, disinyalir karena UU Kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Oleh karena itu, tindak pidana illegal logging ini harus dibentuk dalam undang-undang sendiri tentang illegal logging. Alasannya, selain karena UU Kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama illegal logging,juga karena tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan negara, illegal logging juga setidaknya memiliki empat tindak pidana, yaitu: perusakan lingkungan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran kepabeanan. Sehingga penanganannya pun harus luar biasa, termasuk memasukkan illegal logging dalam undang-undang khusus di luar UU Kehutanan.
Ketiga, terkait dengan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyangkut kehutanan. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, managemen hubungan pusat daerah harus dikelola dengan baik, sehingga terjadi sinkronisasi fungsi antara pusat dan daerah. Harus dipahami bahwa dalam konsep otonomi, daerah memiliki wewenang dominan di daerahnya dibanding pusat, maka harus ditegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut daerah, termasuk kebijakan dalam rangka kekayaan daerah (termasuk di dalamnya hutan), harus berada di tangan daerah dalam batas-batas tertentu kewenangan. Di samping itu, harus dibentuk suatu mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah, sehingga daerah tidak absolut dalam menentukan kebijakannya, sehingga prinsip check and balance terjadi antara pusat dan daerah. Misalnya, kewenangan pemberian HPH berada pada pemerintah daerah, tetapi setiap pemberian HPH oleh pemerintah daerah kepada pemilik modal harus dilaporkan kepada pusat, sehingga pusat dapat mengawasi pelaksanaan HPH tersebut.
Keempat, penanggulangan illegal logging dengan pendekatan ekonomi, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan ketiga institusi tersebut untuk menanggulangi illegal logging dilakukan dengan pelacakan terhadap uang hasil illegal logging. Dari sisi legal, BI telah mensyaratkan prinsip Know Your Customer, yang mengharuskan perbankan mengenali nasabahnya. Jika ada transaksi di atas Rp. 100 juta sehari, nasabah harus menjelaskan asal-usul uang. Juga ada Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan menjerat illegal logging sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan anti-money laundering regime untuk menekan laju illegal logging dapat diterapkan. Kemudian, PPATK bisa memulai membuat peraturan yang mewajibkan lembaga penyedia jasa keuangan (bank, pasar modal, asuransi, dan money changer) membuat laporan rutin tentang transaksi-transaksi yang dicurigai. Langkah ini harus diikuti dengan penerbitan pedoman bagaimana perbankan bisa mengenali transaksi hasil illegal logging. Pada tahap awal, langkah ini akan terbantu bila PPATK membuat semacam risk profile: high risk country, location, and customer.[7] High risk countrymenunjukkan negara-negara yang berpotensi tinggi melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, terhadap negara-negara tersebut diterapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi. High risk locationmenunjukkan daerah-daerah di Indonesia yang kerap kali menjadi daerah keluar masuk kayu ilegal. High risk customermenunjukkan identitas-identitas nasabah yang acapkali bertindak sebagai penyokong tindak pidana illegal logging.
Catatan:
[1] Penebangan Liar, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 12 Desember 2008.
[2] “Illegal logging,” Penyebab dan Dampaknya, (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/ 16/opini/563606.htm), Diakses 12 Desember 2008.
[3] Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
[4] Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.
[5] Negara Rugi Rp 4 Triliun Pertahun Akibat Illegal Logging, (http://www.eramuslim.com/berita/ nasional/negara-rugi-rp-4-triliun-pertahun-akibat-illegal-logging.htm), Diakses 12 Desember 2008.
[6] Menhut: Rp180 Triliun Negara Rugi Akibat 'Illegal Logging', (http://www.kapanlagi.com/ h/0000063985.html), Diakses 12 Desember 2008.
[7] Illegal Logging dan Pencucian Uang, (http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/ 2007/12/04/brk,20071204-112877,id.html), Diakses 12 Desember 2008.
Desember 2008

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan
Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis.
Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat dimanfaatkan bagi kamajuan bangsa dan negara. Namun, selama ini potensi politik perempuan belum secara optimal digali untuk pembangunan secara menyeluruh.
Perempuan belum menjadi subyek pembangunan, belum dipercaya untuk menjadi pemegang keputusan dalam menetapkan kebijakan publik. Perempuan secara sistematis, dikondisikan untuk tidak berpeluang memikirkan wilayah publik dan mengambil keputusan yang sebenarnya juga menentukan keberlangsungan hidupnya, serta tidak mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan bersama untuk sektor publik. Padahal, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia.
Sedikitnya peran perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang direpresentasikan dengan kacamata yang paternalistis. Di samping itu, terkait pula dengan anggapan bahwa kodrat wanita adalah mengurus rumah tangga dan pendidikan anak, sehingga peran wanita dalam politik dan pembangunan tidak mutlak diperlukan. Padahal, kodrat wanita hanya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI. Selebihnya adalah tugas gender, yaitu tugas laki-laki dan perempuan, di mana tugas gender bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.
Hak Berpolitik Perempuan Dalam Konvensi Internasional
Hak-hak asasi wanita, bersama dengan hak-hak asasi pria, telah diakui dalam dokumen utama hak-hak asasi manusia sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[4] Piagam PBB menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental dalam persamaan hak-hak asasi pria dan wanita. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi.”[5]
Sebagai warga negara, perempuan Indonesia dijamin memiliki peluang berpartisipasi di dunia publik (politik). Hak itu dijamin secara internasional dalam ICCPR (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), CEDAW yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan (Convention on Women Political Rights) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958, Beijing Platform For Action (BPFA) bidang perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan.
Namun, dari konvensi-konvensi yang disebutkan di atas, konvensi utama yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah CEDAW, yang mulai berlaku tahun 1981. CEDAW merupakan konvensi paling komprehensif hingga saat ini, yang mencakup sejumlah besar masalah yang secara langsung berhubungan dengan peranan dan status perempuan.[6] Dengan demikian, CEDAW merupakan dasar untuk menjamin persamaan wanita di negara-negara yang meratifikasinya.
Pasal 7 CEDAW menegaskan bahwa negara wajib membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Dalam pasal 7 ini ditentukan bahwa hak-hak politik perempuan meliputi: hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi-organisassi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Kemudian, dalam pasal 8 CEDAW disebutkan negara harus menjamin kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional.
Terhadap hak-hak politik yang disebutkan di atas, CEDAW menyatakan negara memiliki kewajiban: membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan dengan laki-laki, membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional.
Hak Berpolitik Perempuan Dalam UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
Status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945. Pasal 28C ayat 2 menyebutkan, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Ini berarti, perempuan juga merupakan subjek pembangunan, sehingga berhak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan serta menetapkan kebijakan publik dalam rangka mensuksekan pembangunan.
Pasal 28D ayat 3, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” dan pasal 28H ayat 2, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”[7] Dua pasal ini mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam memilih dalam pemilu. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Persamaan kedudukan dan aktivitas-aktivitas politik antara laki-laki dan perempuan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 45 menyebutkan, bahwa sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota legislatif, sistem pengangkatan bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 ayat 1 Tentang Pemilu menyatakan, “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.” Ini berarti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 memberikan semacam affirmative action untuk memberi peluang bagi tampilnya para wakil rakyat dari kalangan perempuan.[8] Dalam pemilu 2004 lalu, gerakan perempuan berhasil mendesak melalui jalur perundang-undangan agar keterwakilan perempuan lebih diindahkan, agar peluang dibuka lebih besar bagi perempuan untuk berkompetisi dan menduduki jabatan publik semacam anggota legislatif.[9]
Hak Berpolitik Perempuan Dalam Islam
Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat At-Taubah ayat 71, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”
Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat, “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf fan mencegah yang munkar.”
Pengertian kata awliya’ mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam frasa “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, ternasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan member saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.
Menurut sementara pemikir Islam, sabda Rasulullah yang berbunyi, “barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka.” Hadits ini mencakup kepentingan atau urusan kaum muslimin yang dapat menyempit atau meluas sesuai latar belakang dan tingkat pendidikan seseorang, termasuk bidang politik.
Di sisi lain, Al-Qur’an dalam surat As-Syura ayat 38 juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) agar bermusyawarah. “Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah.” Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.
Syura (musyawarah) menurut Al-Qur’an hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan.
Al-Qur’an menguraikan permintaan para perempuan di zaman Rasulullah untuk melakukan bai’at (janji setia kepada Rasulullah dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Pakar agama Islam menjadikan bai’at para perempuan ini sebagai bukti kebebasan untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk memiliki pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.
Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak wanita terlibat pada persoalan politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Rasulullah sendiri, yaitu Aisyah, memimpin langsung peperangan melawan Abi bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan sebagai kepada negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah bersama sekian banyak sahabat Rasulullah dan kepemimpinannya dalam perang itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis.
Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wakita, mereka memiliki hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (Al-Imamah Al-Uzhma) dan hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu mengurangi dukungan larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.
Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bhawa setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkan kepada orang lain atau menerima perwakilan dari orang lain. Atas dasar kaidah ini, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih –bukan hanya sekedar pertimbangan perkembangan masyarakat- kita dapat menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela maupun penuntut dalam berbagai bidang.
Kesimpulan akhir yang dapat ditarik bahwa perempuan adalah syaqaiq ar-rijal (saudara sekandung kaum lelaki), sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin. Dengan demikian, perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. Surat An-Nisa ayat 32 berbunyi, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bermohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, susungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Tinjauan Hak Berpolitik Perempuan Di Negara-Negara Lain
Partisipasi politik perempuan di Perancis dilaksanakan dengan Parity Law pada tahun 1999. Parity Law yang merupakan amandemen konstitusi ini mensyaratkan setiap parpol menyertakan 50 persen caleg perempuan. Jika sebuah parpol gagal memenuhi kualifikasi itu, pemerintah memberlakukan penalti dalam bantuan keuangan. Pada bulan Maret 2001, pemilu pertama digelar setelah amandemen konstitusi diberlakukan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam representasi perempuan di parlemen. Angka keterwakilan perempuan meningkat hampir dua kali lipat dari 25 persen menjadi 47 persen di tingkat National Assembly (MPR).
Di Argentina, keterwakilan politik perempuan bersifat wajib untuk dipenuhi setiap parpol. Ley de Cupos yang diundangkan pada tahun 1991 mengatur setiap parpol untuk paling tidak memenuhi 30 persen caleg perempuan dalam proporsi yang memiliki kemungkinan untuk terpilih. Karena itu, parpol tidak dibolehkan memuat perempuan di urutan belakang dalam daftar caleg yang diajukan. Bagi parpol yang gagal memenuhi kualifikasi tersebut, akan ditolak berkompetisi dalam pemilu. Sebagai hasil dari produk hukum ini, terjadi kenaikan representasi perempuan di tingkat DPR Argentina, dari 4,6 persen pada tahun 1991 menjadi 21,3 persen pada tahun 1993.
Di negara Skandinavia representasi perempuan di parlemennya mencapai 40 persen. Sebagai contoh, di Swedia pada tahun 1994, Partai Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan zipper principle sebagai regulasi internal partai. Prinsip ini mengatur nomor urut yang mengharuskan partai memuat nama kandidat perempuan setelah atau sebelum laki-laki secara bergantian. Apabila nama caleg pertama dalam daftar adalah perempuan, pada urutan kedua adalah laki-laki, selanjutnya perempuan, dan seterusnya berselang-seling.
Kesimpulan
Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, hak tersebut juga menentukan keberlangsungan hidupnya.
Namun demikian, dari hak politik perempuan sama sekali belum mengindikasikan kemungkinan keterwakilan gender. Keterwakilan gender adalah keterwakilan politik, di mana kondisi ini ditandai dengan semakin banyaknya politikus yang memiliki kepekaan dan kesadaran akan perlunya hubungan-hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang adil antara perempuan dan laki-laki.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Institute for Women’s Policy Research di Amerika Serikat yang dipublikasikan bulan Mei 2002 menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara keterwakilan politik perempuan dengan kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Artinya, semakin tinggi jaminan hak berpolitik perempuan, semakin tinggi pula kebijakan yang berpihak pada perempuan.
Di Indonesia khususnya, hak berpolitik perempuan telah mendapat legitimasi yuridis di dalam konvensi-konvensi internasional tentang persamaan hak politik perempuan dengan laki-laki. Bahkan dalam UUD NRI 1945, hak politik perempuan juga telah mendapatkan legitimasinya, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkannya. Lebih lanjut, hak politik perempuan juga diatur dalam Undang-undang Pemilu, di mana dinyatakan di dalamnya mengenai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.
Hak berpolitik perempuan juga mendapat jaminan oleh Islam. Dalam Islam dinyatakan bahwa perempuan adalah Syaqaiq Ar-Rijal (saudara sekandung kaum lelaki), sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.
Catatan:
[1] Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.
[2] Andayani, “Efektivitas Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum,” http://home.snafu. de/watchin/Kompas_19.01.04.htm, 3 Desember 2006.
[3] Lihat pasal 28C ayat 2, 28D ayat 3 dan 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
[4] Marianne Haslegrave, “Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia Di Abad Mendatang,” Dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor: Peter Davies, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 31.
[5] Ibid.
[6] Ibid., hal. 33.
[7] Lihat Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: PSHTN FHUI, 2002), Pasal 28D ayat 3 dan 28H ayat 2, hal. 49-51.
[8] Fitra Arsil, “Fenomena Parlemen Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Manambah Legitimasi, Memperbesar Fungsi,” Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2 Desember 2004).
[9] Ibid.
Januari 2008

Lupakan Ahmadiyah, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Lebih Penting

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Manteri, yaitu Menteri Agama, Manteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung terkait Ahmadiyah telah resmi diterbitkan. Tetapi SKB tidak secara tegas membubarkan Ahmadiyah. SKB hanya menyatakan larangan terhadap segala bentuk aktifitas menyimpang dari agama Islam, umumnya, dan aktifitas Ahmaddiyyah, khususnya.
Terhadap terbitnya SKB ini, Gusdur menanggapi dengan tetap memberikan dukungan terhadap Ahmadiyah. Gusdur menilai bahwa keberadaan Ahmadiyah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara prinsipil, UUD NRI 1945 memberi kebebasan pada aliran kepercayaan dan keagamaan untuk tumbuh kembang di Republik ini, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Gusdur juga mengatakan bahwa tidaklah benar meng-klaim Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Terminologi sesat seharusnya tidak digunakan untuk menafsirkan ajaran Ahmadiyah. Toh dalam kenyataannya, Ahmadiyah tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menodai agama, kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma adat budaya indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia (bandingkan dengan FPI. Ironis bukan?). Ahmadiyah juga memiliki rasul, seperti halnya agama-agama lainnya di Indonesia. Jadi, tidak tepat meng-klaim Ahmadiyah sebagai aliran sesat.
Saya sendiri sependapat dengan gagasan Gusdur tersebut. Tokoh satu ini, meskipun terkadang konyol, tetapi dalam banyak hal, tindakannya tetap didasarkan pada pemikiran yang logis, baik secara budaya maupun hukum. Oleh karena itu, mari mulai bersikap arif dalam menanggapi segala isu yang mengemuka. Ubah paradigma kita. Mari berpikir pada tataran negara, jangan hanya berada pada tataran komunitas tertentu. Tempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan-kepentingan individu atau golongan tertentu. Saya tidak bermaksud mengajak untuk berpikir sekuler, tetapi saya merasa bahwa agama adalah urusan masing-masing individu. Biarkan setiap individu beragama atau berkepercayaan sesuai yang ia percayai. Jangan interupsi keyakinan mereka. Toh, benar atau salah, nantinya mereka sendiri yang akan merengkuh hasilnya. Sikap seperti ini tidak bermaksud untuk menepiskan tanggung jawab agama kita untuk tetap menyeru kepada ajaran-ajaran agama, tetapi tidak berarti harus dengan mendiskreditkan dan menuntut pembubaran kepercayaan dan agama lain bukan? (tetapi sikap seperti ini, untuk beberapa kasus, sangat tidak sesuai. Misalnya, kepercayaan Lia Eden dengan Kerajaan Tuhan-nya, sungguh saya benar-benar menentang agama tersebut).
Jadi, lupakan untuk terus berupaya memaksa individu untuk menjalankan ajaran agama tertentu sesuai keyakinan kita. Memaksa individu untuk menyembah Tuhan anda berarti menempatkan Tuhan anda pada posisi yang rendah. Tuhan terlalu besar dan agung untuk meminta manusia yang DIA ciptakan untuk menyembah-NYA. Tuhan tidak butuh untuk disembah. Terserah, disembah, DIA terima, dan apabila tulus ikhlas, DIA berikan ganjaran atau pahala, tidak disembah juga ora patheken. Karena toh, Tuhan-lah yang memiliki otoritas segalanya di dunia ini. Apabila pun mau, DIA dapat menggunakan otoritas-NYA untuk membuat seluruh manusia untuk menyembah DIRINYA. Tetapi tidak, DIA membiarkan manusia memilih jalannya sendiri, menyembah-NYA sesuai ajaran-NYA atau menyembah-NYA dengan ajaran lain, yang pastinya ditujukan untuk Tuhan (ini kan hanya masalah cara kita menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi, bukan merupakan esensi dari makna penyembahan dan pengabdian diri kepada Tuhan. Saya yakin, Tuhan tidak peduli bagaimana umat-NYA atau cara apa yang digunakan umat-NYA untuk menyembah-NYA), atau tidak menyembah-NYA sama sekali. Silakan, Tuhan sama sekali tidak peduli, karena Tuhan telah menyerahkan sedikit otoritasnya digunakan manusia untuk memilih, mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang hak dan batil, dan seterusnya. Jadi, biarkan setiap individu menentukan jalan takdirnya sendiri. Dan untuk kehidupan berkomunitas negara, mari kita mantapkan jalan takdir kita untuk menjadi negara yang satu, tidak terpecah belah oleh keragaman adat budaya dan agama. Jadikan keragaman sebagai alat pemersatu kita.
Juni 2008

Professional? Let's Just Think It Over?!

Professional, I couldn’t remember the first moment I began to hate that word. Even when my colleague asserts to make our organization became a professional organization, I refused his idea directly. Then, the other three asked me, “What’s wrong with professionalism? Why did you hate it?”
Being professional means strive us to adapt with objective boundaries of our competencies. Not just all that, the adaptive process has to be made in the frame of authority and interest where the professional need to success in performing his professionalism. Thereby, a professional person has to be “wise” and knew their boundaries, because they have already been domestically. In other word we can say that professional was just handcuff, it’s just a border to their space called territory of authority. Out of that space, he’s incompetent.
Professional also mean as a payable. Our assignment depends on lessees who pay us. The delivered result, need to be exactly adjust with lessee’s demands. Thereby, we can easily betray our responsibility as an intellectual. Take some example here, we are a lawyer, we have a client that supposed to be a corruptor. He pays us to release him from any law prosecution. As a professional, we will release him from the prosecution. At this point, we were good as a professional, but we are betrayer to our intellectual’s responsibility. Another example, we were an academician, and some group of association came to us to arrange them an academic paper about labor law. They need us to put into the law about contractual agreement and outsourcing. As a professional, we did the assignment real fine. Here, our professionalism well implemented, but we were precisely put the labor into their dark age. Most labor suffers and hungers by the law we made. Once again, we betray our intellectual’s responsibility.
At least, those two reasons that make me hate the word of professional. That is why I choose to become an amateur rather than a professional. Of being an amateur means that I am shameless. I never rejected of being wrong, because I am an amateur and did everything because I love it with highly motivated to know and understand. I have no boundaries of any competencies, because I am an amateur. The most important, I am un-payable. I don’t need to be a payable individual. After all, who wants to pay an amateur? But, being that kind of individual exactly made me the most objective individual.
Juni 2008

Filantropi

Filantropi merupakan gabungan dua kata, philos dan anthropos. Philos berarti cinta, dan anthropos adalah manusia. Jadi, filantropi dapat diartikan sebagai sikap hidup saling berbagi dengan sesama. Berbagi kebahagiaan dan kenikmatan tentunya.
Filantropi dapat dilakukan melalui banyak cara, tidak melulu harus dengan membagi-bagikan harta. Untuk menjadi filantrop, kita tidak harus kaya raya dulu. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Cinta kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, memberantas kemiskinan, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan pendidikan.
Lihat saja Butet Manurung. Perempuan kelahiran Jakarta, 21 Pebruari 1972 yang juga sarjana lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung itu meninggalkan gemerlap kehidupan modern dan memilih tinggal di hutan. Selama bertahun-tahun ia menetap di belantara pedalaman hutan tropis untuk mengajar anak-anak Suku Anak Dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Keikhlasannya berbagi tidak serta merta diterima dengan tangan terbuka. Masyarakat Suku Anak Dalam sempat menyimpan curiga bahkan mengusirnya. Toh, Butet pantang surut, sekalipun nyawanya terancam.
Atas pengabdiannya, ia pun mendapat berbagai penghargaan, antara lain Man and Biosfer oleh LIPI bekerjasama dengan UNESCO (2000), dan di nobatkan sebagai salah satu Asia Heroes oleh Majalah Times (2004). Namun, apa yang diharapkan Butet bukanlah penghargaan, melainkan kepedulian dari pemerintah dan masyarakat luas mengenai keberlangsungan orang Rimba.
Wajah suku Rimba di pedalaman Jambi dan suku-suku terasing lainnya boleh jadi tidak akan berubah seandainya tidak ada seorang Butet yang dengan keikhlasan hati mengabdikan sebagian hidupnya untuk membuat mereka “melek” terhadap peradaban.
Contoh lain adalah Dik Doank. Terjunnya Dik ke dalam aktivitas pendidikan dilatarbelakangi keprihatinannya pada kondisi pendidikan di Indonesia. Dik melihat biaya pendidikan sekarang terlalu tinggi, sehingga terdapat jutaan anak-anak tidak mampu yang terlantar dan tidak dapat bersekolah.
Kegiatan filantropi Dik di awali jauh sebelum namanya dikenal seperti sekarang. Awalnya, ia melakukannya di pinggir jalan. Di rumah warga, di balai warga, atau di rumah orang tuanya. Baru pada 1993 ia membuat sekolah non-formal di kawasan Angkasa Pura, Kemayoran. Pada 1994 ia pindah ke kawasan Jurang Mangu, Sawah Lama, Tangerang-Banten. Dan konsep sekolahnya berubah menjadi Sekolah Alam.
Dik mengharapkan kehadiran sekolah alam ini akan menjadi jembatan antara penduduk yang mampu dan tidak mampu, atau antara yang berpendidikan tinggi dengan yang biasa-biasa saja. Intinya, kehadiran sekolah alam ini sebagai jembatan untuk memberikan pemahaman bahwa kita semua sama walaupun berbeda latar belakang. Di sisi lain, sekolah alam ini menjadi media bertemu dan bersilaturahmi orang-orang yang memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda.
Sekolah alam Dik Doank dilahirkan untuk melengkapi hal-hal yang telah diajarkan di sekolah formal. Metode pendidikannya tidak hanya sekedar menghafal, membaca, dan menghitung. Melainkan, anak-anak diajarkan juga untuk mengetahui asal-usul atau sebab akibat sebuah persoalan. Anak-anak dididik pentingnya bersikap santun terhadap orang tua, guru, teman, dan sebainya. Anak-anak juga diajarkan metode kerjasama dan kebersamaan dalam sebuah tim. Tujuannya, memberikan pengertian dan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari orang lain, sehingga harus saling memabantu. Selain itu, anak-anak dididik untuk melihat persoalan dengan jernih. Anak-anak dididik untuk lebih berani berekspresi dan tidak takut melakukan kesalahan. Dari kesalahan itulah kita dapat belajar dan mengetahui hal yang benar.
Filantropi Berkelanjutan
Kegiatan filantropi untuk sebagian kalangan merupakan “kegiatan beli tiket ke surga” atau dengan kata lain, menabung untuk kehidupan di akherat kelak. Namun, harus pula di sadari bahwa kegiatan filantrop harus dilakukan sedemikian rupa sehingga berkelanjutan. Dalam melakukan kegiatan filantropi, seorang filantrop harus berupaya turut mengatasi akar permasalahannya. Karena berupaya turut mengatasi akar permasalahannya, maka kegiatan filantropi yang baik jangan dilakukan seperti memberi uang kepada pengemis atau pengamen agar mereka segera pergi. Kita harus berdialog. Bicara. Jika perlu, berdebat, supaya masing-masing menyadari bahwa filantropi tidak mengembangkan parasitisme, tapi menumbuhkan kemandirian, meningkatkan martabat dan harga diri. Membuat yang dibantu menjadi dewasa, kuat dan merdeka.
Jadi, dalam melakukan kegiatan filantropi, seorang filantrop sedapat mungkin harus membuat pendampingan, pelatihan, dan penyadaran terhadap orang atau pihak yang dibantunya. Jika ada dermawan cinta pada orang miskin, cara yang tepat adalah mendampingi mereka, melatih mereka, dan dengan sabar menyadarkan bahwa sebaiknya kita jangan hidup miskin.
Pentingnya mengetahui akar permasalahan ini, karena kerap kali setiap persoalan tidak berdiri sendiri, tapi tali-temali dengan persoalan lain. Kemiskinan misalnya. Kita tidak boleh berasumsi bahwa orang miskin akan menjadi kaya jika diberi uang. Mereka tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga sangat membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan supaya terampil bekerja, mampu mengelola waktu, tenaga dan bakat serta tahu bagaimana melakukan bermacam investasi.
disarikan dari: Majalah SWA edisi 6 April 2006
Juni 2008

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...