Skip to main content

Posts

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini.
1. Pendahuluan
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memperkenalkan atau mengakui adanya yurisprudensi putusan sengketa informasi. Secara lengkap Pasal 11 ayat (2) UU KIP menyatakan:
Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
Pasal 11 ayat (2) UU KIP ini memberikan ruang bagi Komisi Informasi untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan sengketa informasi, terhadap informasi-informasi yang telah diputus terbuka oleh Komisi Informasi dan pengadilan.
Dalam perkembangannya, upaya untuk mendorong kesatuan hukum dan konsistensi putusan sengketa informasi telah dilakukan oleh beberapa Komisi Informasi. Tercatat setidaknya tiga Komisi Informasi yang telah berupaya untuk menciptakan …
Recent posts

Daftar Informasi Publik Usulan OMS

Pada 5 Januari 2015, saya diminta oleh Menapak Indonesia untuk memberikan pemahaman bagi temen-temen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Berau yang punya perhatian terhadap keterbukaan informasi di Berau, khususnya untuk isu tata kelola hutan dan lahan. Materi yang diberikan kepada saya saat itu adalah "Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Versi Masyarakat Sipil."

Awalnya sempet ragu dengan materinya, karena sebenarnya tidak ada DIP versi masyarakat sipil. DIP ini adalah daftar inventaris seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh badan publik. Jadi, praktis hanya badan publik yang tau dan bisa menyusunnya.

Tapi,... jika disadari betul, saat itu, tahun 2015, pola badan publik dalam menyusun DIP masih menyandarkan pada Pasal 9, 10, 11, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Dalam konteks ini, be…

Menakar Vexatious Litigation dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pendahuluan
Sejak efektif diberlakukan pada 30 April 2010, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah dimanfaatkan para pemohon informasi publik untuk mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Data Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyebutkan bahwa selama kurun waktu tahun 2010 hingga Juli 2016 setidaknya terdapat 2385 putusan sengketa informasi di 29 Komisi Informasi. Jumlah putusan ini tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengajuan sengketa informasi yang belum diputus oleh Komisi Informasi.
Data Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), misalnya, menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, KI Pusat telah menerima 2724 permohonan sengketa informasi, dengan rincian, 901 sengketa informasi telah diputus, dan 1823 masih dalam proses penyelesaian. Terdapat hal menarik dari 1823 sengketa informasi ini. Pertama, dari 1823 sengketa informasi, 1209 diantaranya merupakan permohonan sengketa informasi yang dia…