PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dalam Refleksi Pasal 1 ayat (2) UUPA


Sekilas Mengenai PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
PermenATR/BPN ini merupakan tindak lanjut dari pengaturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai Atas Tanah (PP Nomor 40 Tahun 1996).[1] Ruang lingkup PermenATR/BPN ini mencakup mengenai: subyek hukum tanah HGU, jangka waktu HGU, tata cara perolehan tanah HGU (dari tanah negara, tanah hak, tanah ulayat, kawasan hutan negara, hak pengelolaan transmigrasi), penggunaan tanah HGU, tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaruan HGU (pengukuran, permohonan, pemeriksaan, penetapan, dan pendaftaran HGU), hak dan kewajiban pemegang HGU, tata cara pelepasan dan izin peralihan/perubahan penggunaan, hapusnya HGU, pemantauan dan evaluasi HGU, dan sanksi administratif. Secara garis besar, PermenATR/BPN ini mengatur mengenai tata cara penetapan HGU guna memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dibidang pertanian, perikanan, atau peternakan.[2]
Apakah PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 Menjiwai Pasal 1 ayat (2) UUPA?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, kiranya penting untuk mengutip Pasal 1 ayat (2) UUPA, yaitu: "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."[3] Pasal ini mengandung makna bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa seperti hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan paling atas, yaitu pada tingkatan yang mencakup seluruh wilayah negara.[4]
Sebagai hak ulayat, maka dikenal pula hak milik perseorangan, baik yang dimiliki secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas bagian dari bumi Indonesia.[5] Pengaturan pemilikan ini diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 16 UUPA, yang mencakup hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hal lainnya.[6]Khusus mengenai HGU, kemudian diatur di dalam Pasal 28 – Pasal 34 UUPA. Di dalam perjalanannya, kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai HGU, diantaranya: PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017.
Jika memperhatikan pengaturan HGU di dalam UUPA, PP Nomor 40 Tahun 1996, dan PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017, dapat dikatakan bahwa pengaturannya tidak jauh berbeda dengan pengaturan di dalam UUPA, baik terkait dengan luasan, subyek hukum tanah HGU, obyek HGU, kewenangan pemberian HGU, dan ketentuan mengenai hapusnya HGU. Satu-satunya pengaturan yang menyimpang dari UUPA yang ada di PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PermenATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017 adalah terkait dengan jangka waktu HGU, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini: