Secara konstitusional, Jokowi-Ma'ruf adalah Presiden-Wakil Presiden terpilih. Saya meyakini, upaya hukum Prabowo-Sandi yang menyengketakan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak akan merubah pemenang kontestasi Pilpres kali ini.
Pertama, karena selisih perolehan suara yang cukup signifikan, mencapai hampir 17 juta suara. Secara logika, mustahil bagi Prabowo-Sandi membalikkan hasilnya, karena Mahkamah Konstitusi akan memeriksanya kasus per kasus perolehan suara di TPS-TPS yang diklaim ada kecurangan. Disini saya meyakini bahwa Prabowo-Sandi akan kesulitan mendalilkan unsur TSM-nya. Kedua, merujuk pada beberapa pemberitaan terakhir, dimana Bawaslu menolak sengketa klaim kecurangan TSM terhadap Prabowo-Sandi yang bukti-buktinya hanya didasarkan pada kliping berita saja.
Jadi, secara konstitusional, Jokowi-Ma'ruf sudah sangat bisa dipastikan untuk menjadi Presiden-Wakil Presiden Periode 2019-2024.
Nyaris tidak ada skenario konstitusional bagi Prabowo-Sandi untuk menjadi Presiden-Wakil Presiden di periode ini. Pun dengan skenario keriuhan ini, yang mungkin mereka berharap akan ada deal politik untuk membuat Jokowi-Ma'ruf "diturunkan" seperti skenario keriuhan 98 yang melengserkan Soeharto. Situasinya sangat jauh berbeda. Keadaan ekonomi saat ini sangat terkendali dan Jokowi tidak tersandung KKN seperti halnya Soeharto. Pun Jokowi-Ma'ruf ikhlas lengser demi kedamaian Republik ini, Prabowo-Sandi tidak juga otomatis menggantikan posisinya sebagai pemenang Pilpres, tidak ada skenario konstitusional yang menjadikan Prabowo-Sandi otomatis menggantikan kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Pertama, karena ini adalah pemilihan langsung oleh rakyat, bukan oleh lembaga perwakilan (MPR-DPR). Berdasarkan rekapitulasi KPU sudah jelas, Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandi. Kedua, pun dipaksakan mekanisme politik layaknya Amien Rais "mengalahkan" Megawati untuk mengangkat Gusdur jadi Presiden, komposisi perolehan Parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf 60% dibanding Prabowo-Sandi 40%.
Jadi, mari terima hasilnya dan kita rajut kembali kebersamaan sebagai Indonesia.
Jakarta, 23 Mei 2019
Comments
Post a Comment