February 10, 2018

Seri Belajar - Mengenal Undang-Undang Desa

Pada 15 Januari 2014, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Desa ini, maka segala hal terkait dengan desa, mulai dari kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan UU Desa ini.

Lahirnya UU Desa menumbuhkan optimisme yang luar biasa terhadap pembangunan desa, meskipun ada beberapa pihak yang meragukan UU Desa akan terimplementasi dengan baik. Hal ini karena UU Desa dianggap terlalu ambisius. Namun demikian, UU Desa sudah disahkan, dan saat ini, saat Penulis menyusun artikel ini, usia UU Desa sudah genap 4 tahun 25 hari. Dan siap tidak siap, berhasil atau kurang berhasil, segala daya upaya harus dikerahkan agar UU Desa ini dapat terimplementasi dengan baik demi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai landasan yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Sejarah Singkat Pembentukan

Lahirnya UU Desa tidak lepas dari kegagalan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dalam mendudukkan desa dalam pemerintahan dan pembangunan. Dalam sejarahnya, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Keseluruhan undang-undang tersebut dinilai gagal dalam mendudukkan desa dalam pemerintahan dan pembangunan.

Inisiatif pembentukan undang-undang tentang desa dimulai sejak periode 1999-2004 dan periode 2004-2009. Pada periode 1999-2004, pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Desa, tetapi usulan ditolak DPR. Kemudian pada periode 2004-2009, giliran DPR yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Desa, tetapi pemerintah tidak setuju untuk membahasnya.

Kemudian dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI Periode 2004-2009 dengan Departemen Dalam Negeri muncul inisiatif bersama untuk membentuk undang-undang tentang desa. Dalam Rapat tersebut disepakati untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga undang-undang, yaitu: undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemilihan kepada daerah, dan undang-undang tentang desa. Untuk menindaklanjuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tertanggal 1 September 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya undang-undang tentang desa.

Rancangan Undang-Undang tentang Desa (RUU Desa) mulai dibahas secara resmi oleh Pemerintah dengan DPR pada awal 2012. Pembahasan dimulai ketika pada 4 Januari 2012 Presiden SBY mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Desa bersama DPR. Kemudian pada 28 Februari 2012, DPR membentuk Pansus RUU Desa yang sekaligus memandakan dimulainya pembahasan RUU Desa antara DPR dengan Pemerintah.

Pembahasan RUU Desa dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain: 1) rapat kerja antara Pemerintah, DPR, dan DPD; 2) audiensi dengan para pemangku kepentingan; 3) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para ahli; 4) studi banding ke Cina dan Brasil. Setelah dua tahun pembahasan RUU Desa, akhirnya pada 15 Januari 2014, Presiden SBY mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa.

Substansi Pengaturan UU Desa

UU Desa terdiri dari enam belas Bab dan 122 Pasal. Secara garis besar, ada lima pengaturan besar dalam UU Desa, yaitu:
  1. Asas-asas pengaturan desa;
  2. Entitas desa;
  3. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; dan
  5. Pembinaan dan pengawasan.

Kemudian, jika lebih dirinci lagi mengenai kelima pengaturan di atas, maka dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Pengaturan
Rincian
Asas-asas pengaturan desa
Pengaturan ini ada di Pasal 3 yang menyebutkan tiga belas asas dalam pengaturan desa, yaitu: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.
Entitas desa
Pengaturan ini ada di Bab II, Bab III, dan Bab IV yang secara garis besar mengatur mengenai: 1) jenis desa, yang terdiri dari desa dan desa adat. Desa dan desa adat berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. 2) Penataan desa, yang meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. 3) kewenangan desa, yang meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang berupa penugasan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi.
Penyelenggaraan pemerintahan desa
Pengaturan ini merupakan yang paling banyak dalam UU Desa, dan ada di Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab X, Bab XI, dan Bab XII. Antara lain:
  1. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
  2. Penyelenggara pemerintahan desa: kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.
  3. Musyawarah desa, yang merupakan forum untuk memusyawarahkan penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi masuk desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.
  4. Peraturan desa: peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa.
  5. Keuangan desa dan aset desa: pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
  6. Kerjasama desa: antar desa dan pihak ketiga.
  7. BUMDesa.
  8. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa.
Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pengaturan ini ada di Bab IX, dan terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu:
  1. Pembangunan desa, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan desa ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  2. Pembangunan kawasan perdesaan, merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu wilayah kabupaten/kota, yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
Desa adat
Pengaturan ini ada di Bab XIII dan dinyatakan secara khusus dalam judul Bab-nya, yaitu: Ketentuan Khusus Desa Adat. Substansi pokok pengaturannya antara lain:
  1. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) melakukan penataan masyarakat hukum adat dan kemudian menetapkannya menjadi desa adat.
  2. Syarat-syarat penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat.
  3. Kewenangan desa adat dan pelaksanaannya.
  4. Pemerintahan desa adat.
  5. Peraturan desa adat.
Pembinaan dan pengawasan
Pengaturan ini ada di Bab XIV yang pada intinya mengatur kewajiban pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk melakukan pembinaan secara berjenjang kepada (pemerintahan) desa.

Yang menarik dari pengaturan tersebut adalah, tidak adanya Bab, Bagian, atau Paragraf khusus yang mengatur mengenai dana desa, yang sebenarnya ini menjadi salah satu isu paling banyak mendapatkan sorotan dari pemberlakuan UU Desa ini. Dana desa secara total hanya disebut lima kali dalam UU Desa, dengan rincian, empat kali disebut dalam batang tubuh, dan satu kali disebut dalam penjelasan umum. Dana desa diatur di dalam Bab VIII mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa. Dalam Bab tersebut pengaturan dana desa sebagai berikut:
  1. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
  2. Alokasi dana desa sebesar paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  3. Sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, Pemerintah dapat menunda dan/atau memotong dana sebesar alokasi perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.
  4. Kewajiban pembinaan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dana desa secara total hanya disebut lima kali dalam UU Desa, dengan rincian, empat kali disebut dalam batang tubuh, dan satu kali di dalam penjelasan. Namun demikian, dalam perkembangannya, makna dana desa ini kemudian diperluas, tidak hanya sebagaimana tertulis secara eksplisit, tetapi juga diterjemahkan dari Pasal 72 ayat (1) huruf b: "pendapatan desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

Tantangan Implementasi UU Desa

Pada awal tulisan ini telah disebutkan bahwa lahirnya UU Desa menumbuhkan optimisme yang luar biasa terhadap pembangunan desa. Namun demikian, ada beberapa pihak yang meragukan UU Desa akan terimplementasi dengan baik, karena UU Desa dianggap terlalu ambisius. Dalam konteks tersebut, UU Desa merupakan harapan sekaligus tantangan. Untuk merealisasikan harapan tersebut, kita harus menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang ada satu per satu, antara lain:
  1. Menyiapkan seluruh infrastruktur regulasi yang dimandatkan UU Desa. Beberapa regulasi yang dimandatkan UU Desa antara lain:

Peraturan
Substansi
Status
Peraturan Pemerintah
  1. Tata cara pemilihan kepala desa serentak.
  2. Tata cara pemberhentian kepala desa.
  3. Musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa.
  4. Perangkat desa.
  5. Tata cara pemberhentian perangkat desa.
  6. Besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa.
  7. Keuangan desa.
Telah dibentuk Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014).

Dalam PP tersebut, pengaturan lebih teknis mengenai substansi yang dimandatkan dalam UU Desa diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Peraturan Menteri
  1. Penataan desa.
  2. Penetapan kewenangan desa.
  3. Pemilihan kepala desa.
  4. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  5. Tata cara pemberhentian kepala desa.
  6. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  7. Pakaian dinas dan atribut.
  8. Tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
  9. Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
  10. Pengelolaan keuangan desa.
  11. Pengelolaan kekayaan milik desa.
  12. Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa.
  13. Tata cara kerjasama desa.
Telah dibentuk beberapa Peraturan Menteri, yaitu:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri:
    • No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
    • No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
    • No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
    • No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
    • No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
    • No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa

Catatan:
Yang menarik adalah, tidak semua Peraturan Menteri diterbitkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, padahal jika merujuk pada PP 43/2014, pembentukan Peraturan Menteri dimandatkan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lihat Pasal 1 angka 14 PP 43/2014. “Menteri adalah menteri yang menangani Desa.”
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan.
Belum semua kabupaten/kota memiliki Perda ini.
Lain-lain
Peraturan mengenai dana desa yang bersumber dari APBN
Telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 jo No. 22 Tahun 2015 jo No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
  2. Peraturan Menteri Keuangan:
    • No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
    • No. 50 Tahun 2017 jo No. 112 Tahun 2017 jo No. 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa -ini ditetapkan setiap tahun.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

  1. Euforia UU Desa saat ini cenderung terletak pada isu-isu dana desa. Padahal seperti diungkapkan sebelumnya, secara pengaturan, dana desa sebenarnya tidak mendapatkan pengaturan yang dominan. Tetapi kecenderungannya, seluruh perhatian dan energi terpusat pada dana desa ini. Harus dipahami bahwa yang lebih prioritas yang dimandatkan UU Desa adalah mengoptimalkan pengakuan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa, serta pembangunan perdesaan, sehingga apa yang menjadi tujuan Pasal 4 UU Desa dapat tercapai.
  2. Dana desa bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggungjawab, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang menuju kesejahteraan umum. Namun di sisi lain, dana desa dapat memicu hilangnya kreatifitas pemerintah desa dan masyarakat desa untuk menggali sumber daya lokal desa. Dalam konteks ini, dana desa dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.
  3. Memastikan peningkatan kapasitas kepada SDM desa, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan oleh pendamping desa.
  4. Lagi-lagi soal dana desa. Perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana desa, baik pada tahap transfer dana desa, dari pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada pemerintah desa dan masyarakat desa, juga pada tahap penggunaan dana desa oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Artikel dapat diunduh disini.

No comments:

Post a Comment

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...