Skip to main content

Seri Panduan PPID: Kategori Informasi Publik

Badan Publik menguasai begitu banyak informasi, oleh karena itu dalam pengelolaannya dibutuhkan pendokumentasian yang baik dan kejelasan mengenai informasi mana yang boleh dibuka kepada publik dan yang dikecualikan. Hal ini penting, mengingat perubahan paradigma dari “informasi tertutup” menjadi “informasi terbuka” di era keterbukaan informasi publik yang menuntut kejelasan mengenai informasi yang wajib dibuka dan dikecualikan, serta bagaimana cara penyediaan dan pengumumannya. Disinilah titik penting pengkategorian informasi publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

UU KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu: 
  1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
  2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 
  3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; 
  4. Informasi publik yang dikecualikan; (lihat disini) 
  5. Informasi publik yang wajib diberikan atas dasar permintaan. 
Kategori ke-5 tidak dinyatakan secara eksplisit, akan tetapi dijelaskan di Pasal 52 UU KIP, yaitu “informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana ditentukan dalam UU KIP”

Dari kategori informasi di atas, pengkategorian informasi publik dapat dipersempit dalam 3 kategori besar, yaitu yang wajib diumumkan (secara berkala dan secara serta merta), wajib disediakan (tersedia setiap saat dan atas dasar permintaan), dan informasi yang dikecualikan.

Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Kategori Informasi Publik disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…