May 17, 2016

Memahami Kerangka Hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang menjamin hak prosedural warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi publik. UU KIP ini merupakan pengejawantahan jaminan hak asasi warga Negara Indonesia atas informasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU KIP –dan peraturan turunannya, menjadi landasan utama implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Pasal 3 UU KIP meletakkan 7 tujuan utama diundangkannya UU KIP, yaitu: 
  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
UU KIP mengatur 9 hal, yaitu: 
  1. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 
  2. Hak dan Kewajiban Badan Publik; 
  3. Subjek Pelaksana UU KIP; 
  4. Kategori Informasi Publik; 
  5. Prinsip dan Tata Cara Pengecualian Informasi Publik; 
  6. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik; 
  7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
  8. Komisi Informasi; 
  9. Sanksi.
Presentasi Memahami Kerangka Hukum UU KIP dapat diunduh disini. Selain itu, untuk memahami bagaimana mengimplementasikan UU KIP, khususnya bagi badan publik dapat melihat artikel-artikel di bawah ini:
  1. Mendesain Kelembagaan PPID; (lihat disini)
  2. Kategori Informasi Publik; (lihat disini)
  3. Informasi yang Dikecualikan; (lihat disini)
  4. Mengecualikan Informasi Publik; (lihat disini)
  5. Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi yang Dikecualikan dalam Dokumen; (lihat disini)
  6. Menyusun Daftar Informasi Publik; (lihat disini)
  7. Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (lihat disini)
  8. Melayani Permohonan Informasi Publik; (lihat disini)
  9. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; (lihat disini)
  10. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik. (lihat disini)

No comments:

Post a Comment

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...