Skip to main content

Memahami Kerangka Hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang menjamin hak prosedural warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi publik. UU KIP ini merupakan pengejawantahan jaminan hak asasi warga Negara Indonesia atas informasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU KIP –dan peraturan turunannya, menjadi landasan utama implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Pasal 3 UU KIP meletakkan 7 tujuan utama diundangkannya UU KIP, yaitu: 
  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
UU KIP mengatur 9 hal, yaitu: 
  1. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 
  2. Hak dan Kewajiban Badan Publik; 
  3. Subjek Pelaksana UU KIP; 
  4. Kategori Informasi Publik; 
  5. Prinsip dan Tata Cara Pengecualian Informasi Publik; 
  6. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik; 
  7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
  8. Komisi Informasi; 
  9. Sanksi.
Presentasi Memahami Kerangka Hukum UU KIP dapat diunduh disini. Selain itu, untuk memahami bagaimana mengimplementasikan UU KIP, khususnya bagi badan publik dapat melihat artikel-artikel di bawah ini:
  1. Mendesain Kelembagaan PPID; (lihat disini)
  2. Kategori Informasi Publik; (lihat disini)
  3. Informasi yang Dikecualikan; (lihat disini)
  4. Mengecualikan Informasi Publik; (lihat disini)
  5. Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi yang Dikecualikan dalam Dokumen; (lihat disini)
  6. Menyusun Daftar Informasi Publik; (lihat disini)
  7. Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (lihat disini)
  8. Melayani Permohonan Informasi Publik; (lihat disini)
  9. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; (lihat disini)
  10. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik. (lihat disini)

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 65 tersebut secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:
Hak se…