Skip to main content

Road Map Komisi Informasi Pusat: Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Implementasi keterbukaan informasi menghadapi berbagai tantangan besar yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut, misalnya: pertama, tingkat kepatuhan badan publik yang masih rendah dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan indikator pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melansir data badan publik pemerintah seluruh Indonesia yang telah membentuk PPID baru sejumlah 32,76%.[1] Kedua, pengguna UU KIP masih dalam jumlah yang sangat kecil. Data putusan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan jumlah pemohon informasi hanya 56 identitas dari 227 sengketa yang diputus KI Pusat.[2]

Khusus Komisi Informasi (KI), berbagai tantangan yang dihadapi antara lain: pertama, belum optimalnya penyelesaian sengketa, baik dari sisi jumlah sengketa yang diselesaikan maupun jangka waktu penyelesaian yang masih melewati ketentuan 100 hari kerja. Data KI Pusat menunjukkan, pada saat berakhirnya masa kerja komisioner periode 2009-2013, masih terdapat 295 sengketa informasi yang belum diselesaikan. Dan dari 227 sengketa yang telah diselesaikan melalui ajudikasi dan mediasi, masih terdapat 31% sengketa yang diselesaikan melewati ketentuan 100 hari kerja. Kedua, permasalahan kemandirian. Meskipun Pasal 23 UU KIP mengatur bahwa KI merupakan lembaga independen, tetapi Pasal 29 justru membatasi kemandirian KI dari sisi kelembagaan, sekretariat pendukung, dan anggaran. Ketiga, positioning KI dalam isu-isu teraktual. Misalnya, pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, transparansi pengelolaan sumber daya alam, pemilu, dll. Keempat, inisiatif open government partnership (OGP). Roh utama OGP adalah transparansi, tetapi KI belum secara optimal memberikan arah dan desain OGP di Indonesia.

Dengan berbagai tantangan di atas, diperlukan berbagai upaya sistematis, integratif, dan fokus dalam mengakselerasi keterbukaan informasi. Oleh karena itu, FOINI menyusun Roadmap KI Pusat versi masyarakat sipil sebagai masukan bagi KI Pusat periode 2013-2017 dalam mengakselerasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Roadmap (Download) ini disusun oleh Dessy Eko Prayitno dan Nisa I. Nidasari, dan diterbitkan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC).



[1] Rekapitulasi jumlah PPID berdasarkan data Dit.Komunikasi Publik, DItjen IKP Per-1 November 2013. Hal. 1
[2] Hasil eksaminasi 227 putusan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 65 tersebut secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:
Hak se…