Skip to main content

Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil

Sejak diberlakukan pada tahun 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) telah tiga kali dimintakan uji meteri kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan masing-masing putusan: Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.

Putusan MK di atas mencerminkan masalah-masalah dalam UU 22/2001, antara lain: pertama, UU 22/2001 menempatkan Negara pada posisi yang lemah, yaitu sebagai “kontraktor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, UU 22/2001 memperkenalkan lembaga baru bernama BP Migas yang berstatus BHMN, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan bisnis. Ketiga, UU 22/2001 menyebabkan salah kelola sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kegagalan dalam menjadikan industri migas sebagai penyangga ketahanan energi nasional. Salah kelola migas ini ditandai dengan tiadanya roadmap pengelolaan dan pemanfaatan migas, adanya mafia migas, inefisiensi biaya operasional (cost recovery), dll. Keempat, UU 22/2001 menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi pada aspek pendapatan, bukan pada ketahanan nasional dibidang energi. Kelima, UU 22/2001 melupakan kegiatan hilir dan cenderung pada kegiatan hulu migas.

Dalam konteks saat ini, revisi UU 22/2001 kembali masuk dalam Prolegnas prioritas 2016, setelah sebelumnya juga masuk dalam Prolegnas 2015, tetapi tidak kunjung diselesaikan oleh DPR-RI. Dalam rangka mendorong revisi UU 22/2001, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama dengan koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) mengusulkan rancangan revisi UU 22/2001 kepada DPR dan pemerintah. Rancangan usulan masyarakat sipil ini telah berhasil diselesaikan pada Maret 2015.

Penelitian dalam rangka memperkuat rumusan revisi UU 22/2001 dilakukan bersama-sama dengan koalisi PWYP Indonesia. Sedangkan legal drafter rancangan revisi UU 22/2001 usulan masyarakat sipil ini antara lain: Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, Nisa I. Nidasari, Rizkita Alamanda, Haryani Turnip, dan Elizabeth Napitupulu. Dalam perumusan ini juga melibatkan legal drafter reviewer, yaitu Sony Maulana Sikumbang -staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Substansi yang diusulkan untuk diperkuat dan diperbaiki antara lain:
  1. Perencanaan pengelolaan migas;
  2. Model kelembagaan hulu migas;
  3. Badan Pengawas Migas;
  4. BUMN Pengelola;
  5. Dana migas;
  6. Domestic market obligation (DMO);
  7. Dana cadangan;
  8. Cost recovery;
  9. Participating interest;
  10. Perlindungan atas dampak kegiatan migas;
  11. Sistem informasi dan partisipasi.
11 poin substansi di atas dapat dilihat dalam Materi Presentasi RUU Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil. Materi Presentasi ini saya susun dalam rangka FGD dengan Koalisi PWYP pada 17 Desember 2014 di Hotel Harris Tebet Jakarta, dan Seminar Nasional "Reformasi Tata Kelola Migas di Indonesia untuk Ketahanan Energi, Kesejahteraan Sosial, dan Keberlanjutan" yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 19 Oktober 2015.

Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil dapat diunduh disini (Download).

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…