Skip to main content

Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Pasal 65 UU PPLH menyatakan sebagai berikut:

  1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 65 tersebut secara umum mengatur mengenai hak berpartisipasi masyarakat, yang ditunjukkan sebagai berikut:

  1. Hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  2. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
  3. Hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. Hak mengadukan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Kemudian Pasal 65 ayat (6) memandatkan bahwa tata cara pengaduan (partisipasi) diatur dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, muatan PerMen seharusnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Muatan
Rincian
Hak masyarakat untuk berpartisipasi
  • Merupakan penegasan kembali hak berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPLH;
  • Untuk memaksimalkan hak berpartisipasi tersebut, perlu didukung dengan pemenuhan: hak atas informasi.
Kewajiban pemerintah
  • Menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berkualitas;
  • Membuat sistem atau mekanisme pengaduan atau keterlibatan masyarakat;
  • Merespon pengaduan atau keterlibatan masyarakat;
  • Pemberdayaan dan pendidikan masyarakat agar dapat melakukan partisipasi yang berkualitas. Misalnya: pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan masyarakat, jaringan partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, asistensi, dll.
  • Pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan pemerintah pusat-daerah dalam hal penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
Kewajiban pelaku usaha
  • Menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berkualitas;
  • Merespon pengaduan atau keterlibatan masyarakat.
Prinsip keterlibatan masyarakat
  • Dilakukan secara langsung oleh masyarakat;
  • Dilakukan secara bebas oleh masyarakat, dalam artian partispasi dilakukan sesuai dengan kemampuan/pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup;
  • Dilakukan secara sukarela oleh masyarakat, dalam artian keterlibatan masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban masyarakat;
  • Dilakukan secara bertanggungjawab, dalam artian keterlibatan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung ketersediaan data, saksi, dll;
  • Keterlibatan masyarakat tidak berimplikasi pada penuntutan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat yang berpartisipasi tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
  • Oleh karena itu, harus dibangun ruang dan mekanisme pertisipasinya.
Ruang atau tahapan kegiatan yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi
  • Harus ada “ruang” yang disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi keterlibatan masyarakat, baik pada tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
  • Ruang pelibatan tersebut dapat berupa: a) pos pemberian informasi baik ke maupun dari masyarakat; b) pos pengaduan masyarakat; c) forum konsultasi/dialog publik; d) kerjasama/kolaborasi pemerintah dengan masyarakat; dll.
  • Kejelasan dan kepastian tindak lanjut terhadap partisipasi masyarakat;
Prosedur atau mekanisme partisipasi masyarakat
  • Alur proses partisipasi hingga tindak lanjut yang jelas terhadap partisipasi masyarakat;
  • Jangka waktu tindak lanjut partisipasi/pengaduan masyarakat, sehingga menjamin kepastian hukum.
Sarana dan prasarana partisipasi masyarakat
  • Pemberian informasi oleh pemerintah secara akurat, tepat waktu kepada masyarakat – sesuai dengan mandat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Tempat/ruang pengaduan, meja pengaduan, pengaduan secara on line, dst;
Kepastian hukum dan kejelasan terhadap partisipasi masyarakat
  • Kejelasan tindak lanjut: verifikasi, investigasi, penjatuhan sanksi jika pengaduan masyarakat benar, penundaan pemberian izin jika keterlibatan masyarakat belum dilakukan.
  • Tidak diberikannya hak partisipasi masyarakat akan berimplikasi hukum pada tindakan pemerintah dan/atau pelaku usaha (penundaan pemberian izin, pembatalan izin, dll);
  • Kejelasan ini termasuk pada kejelasan koordinasi antar instansi pemerintah, khususnya pusat-daerah dalam rangka menidaklanjuti partisipasi/pengaduan masyarakat;
Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan partisipasi masyarakat
  • Pemerintah membuat laporan dan evaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang berisi: a) laporan yang diterima; b) laporan yang ditindaklanjuti; c) status tindak lanjut pelaporan; d) kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan/partisipasi; e) sarana dan prasarana yang disediakan untuk menjaring keterlibatan masyarakat;
  • Upaya perbaikan terhadap laporan dan evaluasi;

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…