February 9, 2016

Anotasi Hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi momentum penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia. Bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Sedangkan bagi badan publik, UU KIP merupakan amanat untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia telah berada pada fase implementasi. Sebuah keharusan untuk mengawal implementasi UU KIP sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud Pasal 3. Untuk itu, diperlukan panduan komprehensif terkait dengan substansi pengaturan UU KIP. Sebuah panduan yang memotret mengenai:
  1. Sejarah pembahasan;
  2. Keterkaitan pengaturan UU KIP dengan peraturan perundang-undangangan lain;
  3. Perbandingan hukum UU KIP dengan undang-undang sejenis di negara lain;
Buku ini mencoba menyajikan secara komprehensif ketiga hal di atas dalam bentuk Anotasi UU KIP (Download). Buku ini disusun oleh Henri Subagiyo, Dewi Tresya, Muhammad Yasin, Wishnu Basuki, Agus Sudibyo, Danardono Siradjudin, dan saya sendiri -Dessy Eko Prayitno. Buku ini diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

2 comments:

  1. Replies
    1. Mas Wishnu apa kabar? Sejak penyusunan Anotasi UU KIP ini, temen-temen CSO juga sudah mengeluarkan Anotasi UU 32-2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (ICEL), dan Anotasi UU Desa (Pattiro). Luar biasa ide anotasi dari Mas Wishnu :-)

      Delete

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...