Skip to main content

Menakar Vexatious Litigation dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pendahuluan

Sejak efektif diberlakukan pada 30 April 2010, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah dimanfaatkan para pemohon informasi publik untuk mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Data Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyebutkan bahwa selama kurun waktu tahun 2010 hingga Juli 2016 setidaknya terdapat 2385 putusan sengketa informasi di 29 Komisi Informasi. Jumlah putusan ini tentunya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengajuan sengketa informasi yang belum diputus oleh Komisi Informasi.

Data Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), misalnya, menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, KI Pusat telah menerima 2724 permohonan sengketa informasi, dengan rincian, 901 sengketa informasi telah diputus, dan 1823 masih dalam proses penyelesaian. Terdapat hal menarik dari 1823 sengketa informasi ini. Pertama, dari 1823 sengketa informasi, 1209 diantaranya merupakan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Muhammad Hidayat atau lebih dikenal sebagai MHS. MHS mengajukan 1209 sengketa informasi tersebut dengan menggunakan beberapa identitas, antara lain: Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. Kedua, 1209 permohonan sengketa dilakukan MHS pada tahun 2014 dan keseluruhannya dianggap tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta.

Apa yang dilakukan MHS ini kemudian menjadi “inspirasi” di berbagai daerah dengan munculnya pemohon informasi dengan tipikal yang sama dengan MHS. Misalnya, Topan AD, GAKOSS, Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan, Gerakan Indonesia Bersatu Sumatera Selatan, Sarvodaya, dll. Apa yang dilakukan pemohon informasi tersebut dianggap mengganggu, karena tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta, pemohon seringkali meminta informasi yang sama secara berulang-ulang ke berbagai badan publik, pemohon seringkali menyengketakan badan publik, dll.

Oleh karena itu, pada 29 April 2013, Komisi Informasi Pusat mengesahkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1/2013). Di mana Perki 1/2013 dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengatur mengenai vexatious litigation untuk meminimalisir pemohon-pemohon informasi yang dianggap mengganggu. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai vexatious litigation sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua KI Pusat. Dan pada Februari 2018, KI Pusat mengeluarkan rancangan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Perki 1/2013.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan saya sebelumnya: Tinjauan Hukum Permohonan Informasi yang Tidak Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik (Vexatious Request). Dalam tulisan kali ini, saya ingin mengkaji lebih jauh mengenai vexatious litigation dan penerapannya dalam konteks sengketa informasi, khususnya dalam Perki 1/2013 dan rancangan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Perki 1/2013.

Definisi Vexatious Litigation

Black’s Law Dictionary Edisi Pocket (1996: 654-655), mendefinisikan vexatious litigation sebagai “one or more lawsuit filed without reasonable or probable cause.Sedangkan Cornell Law School mendefinisikan vexatious litigation sebagai:

Legal proceedings started with malice and without good case. Vexatious litigation is meant to bother, embarrass, or cause legal expenses to the defendant. A plaintiff who starts such litigation either knows or should reasonably know that no legal basis for the lawsuit exists.

Gilbert’s Law Summaries Edisi Pocket (1997: 1997) mendefinisikan vexatious litigation sebagai Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur utama vexatious litigation adalah gugatan yang tidak memiliki alasan yang benar, ditujukan untuk mengganggu, mempermalukan, menimbulkan biaya hukum bagi tergugat.

Pro-Kontra Pengaturan Vexatious Litigation dalam Sebuah Regulasi

Penerapan vexatious litigation di Indonesia menempatkan dua kelompok, yaitu yang pro dan yang kontra. Kelompok yang pro terhadap pengaturan vexatious litigation dalam sebuah regulasi berpandangan bahwa: pertama, gugatan atau laporan yang tidak memiliki alasan yang benar, dan terlebih lagi bertujuan untuk mengganggu, mempermalukan, menimbulkan biaya hukum bagi tergugat, harus diminimalisir atau bahkan dicegah. Kedua, tidak jarang hakim memiliki ambisi untuk menjadi tenar dengan mengabulkan gugatan yang dianggap sebagai vexatious litigation ini.

Sedangkan kelompok yang kontra terhadap pengaturan vexatious litigation dalam sebuah regulasi beralasan: pertama, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004) yang menyatakan:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk me-meriksa dan mengadilinya.

Kedua, vexatious litigation akan semakin menjauhkan hakim atau pengadilan dari masyarakatnya. Ketiga, menjadikan hukum positif tidak responsif terhadap rasa keadilan. Dalam konteks ini, misalnya tergugat dapat dengan nyaman berlindung di balik jubah hakim melalui prinsip vexatious litigation. Keempat, vexatious litigation berpotensi memunculkan judicial dictatorship.

Vexatious Litigation dalam Perki 1/2013

Perki 1/2013 mengatur vexatious litigation dalam dua pasal, yaitu: Pasal 3 dan Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013. Secara lengkap Pasal tersebut sebagai berikut:



Pasal 3
Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.

Pasal 4
  1. Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
  1. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
  1. Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
    1. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
    1. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
    1. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
  1. Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  1. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.



Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf c
Yang dimaksud dengan pelecehan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada merendahkan petugas, pelecehan gender, dan pelecehan seksual.


Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik ketentuan utama mengenai permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, sebagai berikut:
  1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik. Oleh karena itu, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
  1. Kriteria mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yaitu:
    1. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
    1. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
    1. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa. Ketentuan ini sebenarnya termasuk dalam kategori contempt of court atau sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.
  1. Sasarannya adalah permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, bukan pemohonnya. Dengan demikian, penentuan suatu permohonan informasi dianggap sebagai tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan kasus per kasus.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (5) memandatkan penyusunan Keputusan Ketua KI Pusat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ini. Dan pada 15 Februari 2018, KI Pusat mengeluarkan rancangan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Perki 1/2013. Rancangan Keputusan tersebut secara garis besar menetapkan mengenai:
  1. Wewenang Komisi Informasi untuk menghentikan dan/atau tidak menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
  1. Rincian indikator suatu permohonan dianggap sebagai tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik (vexatious litigation).
  1. Tata cara penghentian permohonan.

Pasal 4 Perki 1/2013
Rancangan Keputusan
Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

  1. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
Diterjemahkan dengan indikator:
Permohonan yang diajukan Pemohon lebih dari tiga register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan informasi yang serupa.
  1. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
Diterjemahkan dengan indikator:
Tujuan permohonan tidak memiliki relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
  1. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
-
Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan dilakukan dalam dua cara/tahap:
  1. Pada saat pendaftaran/penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap register permohonan untuk memeriksa:
  • Apakah jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebelumnya berjumlah 3 register belum selesai?
  • Apakah permohonan penyelesaian sengketa informasi dilakukan dengan pola yang sama dan tidak dapat mendalilkan maksud dan tujuan penggunaan informasi?
  • Apakah ditemukan bukti bahwa permohonan informasi dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan?

  1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah masuk/diregister.

Dilakukan dengan cara melakukan identifikasi:
  • Apakah dalam penyelesaian sengketa informasi sebelumnya pemohon tidak menghadiri persidangan?
  • Apakah jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebelumnya berjumlah 3 register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan yang serupa?
  • Apakah pemohon telah melakukan permohonan informasi lebih dari satu kali di satu badan publik dengan informasi yang sama?
  • Apakah terdapat laporan/hasil kinerja yang dapat membuktikan adanya relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik?
  • Apakah permohonan tersebut terkait langsung atau memiliki akibat langsung kepada pemohon?


Catatan Terhadap Rancangan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Perki 1/2013

Ada beberapa catatan terhadap substansi rancangan Keputusan Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan Pasal 4 Perki 1/2013, baik yang bersifat umum maupun spesifik merujuk pada masing-masing ketetapan. Catatan umumnya antara lain:
  1. Baik Pasal 4 Perki 1/2013 maupun rancangan Keputusan merupakan bentuk dari pengaturan vexatious litigation. Dalam konteks vexatious litigation ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Komisi Informasi:
    1. Berpotensi melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 4/2004 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP yang menyatakan: “Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.” Dalam konteks dua pasal dalam dua undang-undang tersebut berarti bahwa Komisi Informasi, yang merupakan hakim dalam sengketa informasi, tidak boleh menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan kepadanya. Komisi Informasi wajib menerima, memeriksa, dan mengadilinya.
    1. Rancangan Keputusan ini akan semakin menjauhkan Komisi Informasi dari masyarakat atau juga sebaliknya, menjauhkan masyarakat dari Komisi Informasi.
    1. Rancangan Keputusan ini menjadikan Komisi Informasi tidak responsif terhadap rasa keadilan. Dalam konteks ini, misalnya badan publik dapat dengan nyaman berlindung di balik jubah Majelis Komisioner Komisi Informasi melalui prinsip vexatious litigation.
    1. Rancangan Keputusan ini berpotensi memunculkan judicial dictatorship Komisi Informasi terhadap pemohon informasi yang dianggap atau dicurigai sebagai pemohon informasi yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik.
  1. Rancangan Keputusan ini sepertinya memiliki arah untuk melakukan pembatasan terhadap permohonan sengketa informasi yang diterima oleh Komisi Informasi (Lihat Ketentuan KETIGA huruf a, KEENAM angka 1, dan KETUJUH angka 2). Pembatasan terhadap pengajuan permohonan sengketa informasi berarti pembatasan terhadap HAK ASASI MANUSIA, khususnya HAK ATAS INFORMASI. Dalam konteks ini, rancangan Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pasal 14 jo Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga bertentangan dengan UU KIP yang merupakan “rumah” bagi Komisi Informasi, Perki 1/2013, dan rancangan Keputusan ini.

Selain itu, pembatasan jumlah perkara yang dilakukan Mahkamah Agung tidak bisa dijadikan acuan dalam pembatasan jumlah perkara yang masuk ke Komisi Informasi. Hal ini karena pembatasan perkara yang dilakukan Mahkamah Agung hanya terhadap perkara yang tidak bisa diajukan kasasi. Pembatasan itu pun dilakukan dengan menentukan indikatornya, yaitu: putusan pra-peradilan, putusan perkara pidana yang ancaman hukumannya maksimal satu tahun penjara, atau putusan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Sedangkan, untuk pengadilan tingkat pertama dan banding, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 4/2004, yang menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk me-meriksa dan mengadilinya.”

  1. Rancangan Keputusan ini mencoba memisahkan antara vexatious litigation dengan vexatiuos requester. Dalam konteks hak atas informasi, vexatious litigation dan vexatious requester merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan. Yang pada intinya adalah apa yang terjadi pada saat permohonan informasi di badan publik (vexatious requester) menjadi pertimbangan Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus apakah permohonan termasuk dalam kategori vexatious litigation.
  1. Rancangan Keputusan ini belum mampu menerjemahkan indikator permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious requester). Rancangan Keputusan menerjemahkan indikator vexatious requester dengan sangat dangkal, yaitu hanya didasarkan pada jumlah permohonan perkara yang di register, yaitu 3 register.
  1. Rancangan Keputusan ini tidak memberikan ruang bagi pemohon untuk menempuh upaya hukum dalam mempertahankan hak-nya atas informasi. Rancangan Keputusan menetapkan pemohon sebagai pemohon yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik secara sepihak, tanpa proses mendengar keterangan para pihak.
  1. Teknis drafting masih belum sempurna. Hal ini misalnya masih banyak ditemukan struktur kalimat yang membingungkan, tidak konsisten dalam menggunakan format numbering, dll.

Catatan spesifik merujuk pada masing-masing ketetapan, antara lain:

Rancangan Keputusan
Catatan
KETIGA Huruf a
Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, penjelasan huruf a, yaitu permohonan yang diajukan Pemohon lebih dari 3 (tiga) register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan informasi yang serupa.
Ketentuan ini masih tidak jelas dan berpotensi mengancam advokasi hak atas informasi. Disadari atau tidak, salah satu pengungkit kesadaran dan perubahan sikap badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi adalah sengketa informasi, khususnya bagi daerah-daerah yang baru mengimplementasikan UU KIP atau daerah-daerah yang baru memiliki Komisi Informasi.

Selain itu, ketidakjelasan pengaturan ini juga terletak pada klausul: “permohonan yang diajukan lebih dari tiga register dalam waktu yang sama dan jenis pokok permohonan informasi yang serupa.” Ini tidak jelas batasannya, apakah tiga permohonan informasi terhadap satu badan publik atau badan publik yang berbeda-beda/lebih dari satu badan publik?

Atau misalnya terdapat contoh permintaan informasi seperti ini:

Seseorang yang membutuhkan satu jenis informasi dari setiap perangkat daerah/unit kerja sebagai perbandingan kajian. Namun demikian, karena ketidaktahuan mengenai struktur PPID, maka dia mengirimkan permintaan satu persatu kepada PPID Pembantu di beberapa perangkat daerah.

Atau misalnya, dengan tujuan melakukan kajian komparatif tadi, pemohon informasi meminta informasi kepada tiga badan publik yang berbeda dengan tiga permohonan yang berbeda pula. Kemudian berlanjut ke sengketa informasi dan diregister oleh Komisi Informasi dengan tiga register yang berbeda. Apakah permohonan ini termasuk sebagai vexatious requester/ vexatious litigation?
KETIGA Huruf b
Permohonan dengan tujuan untuk mengganggu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, penjelasan huruf b, yaitu tujuan permohonan tidak memiliki relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
Bagaimana Komisi Informasi membuktikan bahwa permohonan informasi tidak memiliki relevansi dengan penyelesaian sengketa, tapi Komisi Informasi tidak meminta keterangan dari pemohon informasi? Apakah dalam konteks ketetapan KETIGA Huruf b ini, Komisi Informasi menggunakan asumsi untuk menetapkan bahwa permohonan informasi tidak memiliki relevansi dengan penyelesaian sengketa?
KELIMA
Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan sebagaimana disebutkan dalam diktum Keempat, dilakukan dalam dua cara/tahap, yaitu:
  1. pada saat pendaftaran/ penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;
  2. permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah masuk/ diregister.
Proses ini tidak akuntabel dan tidak menghasilkan pembuktian yang kuat. Proses ini dilakukan secara sepihak oleh Komisi Informasi tanpa mendengar keterangan pemohon.

Selain itu, khusus untuk huruf a, ini tumpang tindih dengan kewenangan antara Panitera dan Majelis Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 16 – Pasal 19 Perki 1/2013. Pada ketetapan Huruf a ini merupakan wilayah kewenangan Panitera untuk mengadministrasikan permohonan penyelesaian sengketa. Sedangkan keputusan penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan merupakan proses yudisial yang merupakan wilayah kewenangan Komisi Informasi yang harus dilakukan melalui mekanisme persidangan atau dismissal process layaknya di PTUN.
KEENAM Angka 1
Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan pada saat penerimaan permohonan sebagaimana disebutkan dalam diktum kelima huruf a, melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, setelah dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Informasi, yaitu:
  1. Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebelumnya lebih dari 3 register belum selesai; atau
Ketentuan ini berarti bahwa pemohon yang sudah mengajukan tiga permohonan sengketa tidak boleh mengajukan permohonan sengketa lagi (untuk yang ke-4 dan seterusnya), jika permohonan sebelumnya belum diputus oleh Komisi Informasi. Atau dengan kata lain, pemohon hanya memiliki kuota 3 permohonan.

Komisi Informasi harus menyadari bahwa masih sangat banyak sengketa informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi lebih dari 100 hari kerja (6 bulan). Jadi, jika ada pemohon informasi yang sudah mengajukan 3 permohonan sengketa informasi, harus menunggu mengajukan permohonan informasi sampai 3 sengketanya atau salah satu dari tiga sengketanya diputus oleh Komisi Informasi. Dalam konteks ini, Komisi Informasi mengebiri hak atas informasi dan tidak mempertimbangkan value atau nilai informasi tersebut. Di mana nilai suatu informasi seringkali terikat dengan waktu. Pemohon butuh informasi saat ini, tetapi harus menunggu sekian lama baru boleh minta.
KEENAM Angka 2
  1. Pemohon yang telah ditetapkan sebagai pemohon yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik tidak dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengeta informasi publik dengan pola serupa tanpa dapat menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan informasi; atau
  1. Pola seperti apa yang dimaksud?
  2. Dalam konteks ini diperlukan mekanisme pemeriksaan.
KEENAM Angka 3
  1. Jika ditemukan atau didapati bahwa pemohon menggunakan permohonan informasi publik untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Apakah ini indikator baru untuk vexatious litigation?
  2. Bagaimana mengukur suatu kepentingan permohonan informasi bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan?
KETUJUH Angka 1
Proses penghentian dan/atau tidak menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diregister sebagaimana disebutkan dalam diktum kelima huruf b, melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, setelah ditempuh upaya dan identifikasi oleh Komisi Informasi, berupa:
  1. Upaya penyelesaian sengketa informasi terlebih dahulu namun pemohon tidak menghadiri persidangan; atau
Ini merupakan salah satu bentuk dari contempt of court, dan sudah di atur dalam Pasal 30 Perki 1/2013.
KETUJUH Angka 4
  1. Tidak adanya bukti dan relevansi antara permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan laporan/hasil kinerja dari pemohon.
Ketetapan ini bertentangan dengan hak dan kewajiban pemohon informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU KIP bahwa tidak ada kewajiban bagi pemohon untuk menyampaikan laporan/hasil kinerja penggunaan informasi publik.
KETUJUH Angka 5
  1. Tidak terkait atau berakibat secara langsung kepada Pemohon, jika permohonan informasi tersebut tidak diperoleh pemohon.
Bagaimana jika pemohon melakukan permohonan informasi untuk menyelesaikan atau membantu orang lain? Ada kalanya tindakan seperti ini dilakukan tanpa surat kuasa dari pihak yang ingin dibantu.

Berpotensi Diajukan Pembatalan di PTUN

Jika rancangan Keputusan ini disahkan dengan substansi seperti dalam rancangan saat ini, maka Keputusan ini merupakan bentuk dari pembatasan terhadap HAK ASASI MANUSIA, khususnya HAK ATAS INFORMASI. Hal ini karena pembatasan terhadap pengajuan permohonan sengketa informasi berarti pembatasan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam konteks ini, rancangan Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pasal 14 jo Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga bertentangan dengan UU KIP. Selain itu, Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UU 4/2004 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP yang menyatakan: “Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.” Dalam konteks dua pasal dalam dua undang-undang tersebut berarti bahwa Komisi Informasi, yang merupakan hakim dalam sengketa informasi, tidak boleh menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan kepadanya. Komisi Informasi wajib menerima, memeriksa, dan mengadilinya.

Rekomendasi

Keputusan Ketua KI Pusat ini sebaiknya mengatur dua hal, yaitu:
  1. Merinci kriteria dan indikator dengan lebih baik permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perki 1/2013; dan
  1. Mekanisme pemeriksaan permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Rekomendasi di atas dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

  1. Kriteria Permohonan Informasi yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Beritikad Baik

Kriteria
Indikator
Memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik;
  1. Dilakukan dalam jumlah besar dan dalam intensitas/frekuensi yang tinggi;
  2. Dilakukan terhadap informasi yang sebelumnya telah dimiliki, diketahui, atau telah disediakan sebelumnya bagi pemohon; dan/atau
  3. Untuk memenuhinya, membutuhkan waktu yang tidak proporsional, serta pengalihan secara masih sumber daya manusia dan anggaran sehingga dapat mengganggu tugas utama badan publik dan/atau tugas pelayanan publik lainnya.

Catatan:
Permintaan informasi dilakukan terhadap satu badan publik
Tidak memiliki tujuan yang jelas;

Dilakukan untuk menciptakan gangguan kepada badan publik;
  1. Maksud dan tujuan permohonan sulit dibuktikan; dan/atau
  2. Dilakukan untuk mengganggu proses sengketa yang tengah berjalan.
Dilakukan untuk melecehkan badan publik;
    1. Dilakukan dengan menggunakan bahasa dan tindakan kasar yang menyinggung;
    2. Dilakukan dengan menyampaikan kritikan dan keluhan yang berlebihan kepada staff badan publik; dan/atau
    3. Dilakukan dengan tuduhan dan keluhan yang berlebihan kepada badan publik.

Namun demikian, tidak termasuk dalam kaitannya dengan akibat dibukanya atau diberikannya informasi kepada Pemohon Informasi.
Secara logis, permohonan informasi dianggap tidak proporsional atau tidak masuk akal;
Ini terkait dengan permintaan informasi dalam jumlah besar yang memberikan beban yang sangat besar kepada badan publik;
Permintaan informasi yang mengada-ada;
  1. Dilakukan terhadap informasi yang sudah disediakan dan dipublikasikan oleh badan publik, sedangkan tidak atau belum ada informasi terbaru atau tambahan yang bisa diberikan lagi;
  2. Dilakukan terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima badan publik sebagaimana tugas pokok dan fungsi, serta kewenangannya.
Permintaan informasi yang dilakukan secara berulang-ulang;
Permintaan yang dilakukan oleh satu pemohon terhadap informasi yang sebelumnya telah diberikan dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan, dimana:
  1. belum ada perubahan terhadap substansi informasi; dan/atau
  2. tidak ada perubahan kondisi yang menghendaki dibukanya informasi tersebut.
Permintaan informasi yang dilakukan dalam rangka penyalahgunaan hak atas informasi;
Dilakukan untuk tujuan melakukan pemerasan terhadap badan publik.

  1. Mekanisme Pemeriksaan


Keterangan
Tata cara pemeriksaan
  1. Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dapat dilakukan dalam hal:
    1. Pemohon tidak puas terhadap keputusan badan publik yang menyatakan bahwa permohonan pemohon masuk dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; atau
    2. Dalam hal persidangan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi menemukan bukti bahwa permohonan pemohon masuk dalam kategori permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik.
  2. Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dapat dilakukan bersamaan dengan penyelesaian sengketa informasi.
  3. Penyelesaian sengketa terhadap permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan untuk masing-masing permohonan informasi.
  4. Penetapan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan terhadap permohonannya, bukan Pemohon Informasinya.
  5. Penetapan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dilakukan secara cermat dan hati-hati berdasarkan bukti-bukti.
Alat Bukti
  1. Pemohon:
    1. Identitas pemohon yang sah;
    2. Permohonan informasi kepada badan publik;
    3. surat keputusan badan publik yang menyatakan permohonan informasi pemohon adalah informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; dan/atau
    4. dokumen relevan lainnya, bila dipandang perlu.
  2. Termohon:
    1. Identitas termohon;
    2. Surat permohonan informasi;
    3. surat keputusan badan publik yang menyatakan permohonan informasi pemohon adalah informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik; dan/atau
    4. Bukti-bukti tindakan pemohon yang mengarah kepada perilaku vexatious;
    5. dokumen relevan lainnya, bila dipandang perlu.
Putusan
  1. Dalam memutus permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, Komisi Informasi dapat mempertimbangkan rekam jejak Pemohon Informasi.
  2. Dalam hal Pemohon informasi telah dinyatakan melalu putusan Komisi Informasi sebanyak (5 atau 10 atau ...) melakukan permohonan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik, maka Komisi Informasi dapat memberikan putusan bagi Pemohon untuk tidak boleh meminta informasi kepada badan publik selama (6 bulan atau 1 tahun atau ...) sebagai bentuk hukuman. (Catatan: fokusnya pada identitas personal Pemohon, sehingga jika dia melakukan permohonan informasi menggunakan identitas badan hukum yang berbeda, maka yang diidentifikasi pertama adalah identitas personalnya).
  3. Dalam hal Pemohon dihukum sebagaimana Angka 2 di atas, Pemohon dapat melakukan permohonan informasi dengan pemberitahuan kepada Komisi Informasi dengan menjelaskan alasan permohonannya. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Komisi Informasi akan menetapkan apakah permohonan informasi dapat dilakukan atau tidak. (Catatan: mungkin ini bisa dibatasi jumlah permohonannya, dan jika ternyata Pemohon masih melakukan vexatious lagi, maka hukuman sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dapat ditambah.)
  4. Terhadap putusan Komisi Informasi ini, pemohon dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak salinan putusan diberikan dan diterima oleh Pemohon.
Artikel dapat diunduh disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…