Skip to main content

Seri Panduan PPID: Menyusun Daftar Informasi Publik

UU KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu: 
  1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
  2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 
  3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; 
  4. Informasi publik yang dikecualikan; (lihat disini)
  5. Informasi publik yang wajib diberikan atas dasar permintaan. 
Untuk mempermudah pemilahan masing-masing kategori informasi tersebut, Pasal 11 ayat (1) huruf a secara implisit memandatkan badan publik untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Nah, DIP ini menurut Pasal 1 angka 7 PerKI 1/2010 didefinisikan sebagai: catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Penyusunan DIP ini dimaksudkan untuk: 
  1. Mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Hal ini karena DIP dapat berfungsi sebagai panduan mengenai informasi apa saja yang dikuasai oleh Badan Publik, dalam format apa informasi tersebut dapat disediakan, dll. 
  2. Mempermudah masyarakat dalam meminta informasi ke Badan Publik. Dengan adanya DIP, masyarakat telah memiliki informasi awal mengenai informasi apa saja yang dikuasai oleh Badan Publik beserta format informasi yang tersedia. 
Tips Menyusun DIP yang Baik dan Benar: 
  1. Memastikan dengan benar bahwa dokumen/informasi yang dimasukkan dalam DIP adalah dokumen/informasi yang benar-benar ada, dalam arti benar-benar dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki badan publik bersangkutan. 
  2. Memastikan dengan benar bahwa dokumen/informasi yang dimasukkan dalam DIP terdokumentasi dengan baik, dalam arti apabila diminta oleh pemohon informasi, pencarian terhadap dokumen tersebut dapat dilakukan dengan cepat sehingga bisa dengan cepat pula diberikan kepada pemohon informasi. 
  3. Memilah dengan baik informasi-informasi yang secara umum dikuasai oleh setiap badan publik dan secara khusus dikuasai oleh badan publik tertentu berdasarkan tupoksinya. Misalnya: DIPA-RKA, LAKIP, Laporan Keuangan, dst. Informasi yang secara umum dikuasai oleh setiap badan publik misalnya, DIPA-RKA, LAKIP, Laporan Keuangan, dst. Sedangkan informasi yang secara khusus dikuasai oleh badan publik tertentu berdasarkan tupoksinya, misalnya, 1) Dokumen AMDAL, yang kemungkinan hanya dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, atau dinas/badan terkait dengan isu lingkungan hidup. 2) dokumen perizinan, yang kemungkinan juga dimiliki oleh instansi-instansi yang terkait dan berwenang dalam proses dan pemberian izin. 3) dst. 
  4. Memastikan bahwa badan publik mengerti dan memahami kebutuhan informasi yang sering diminta masyarakat. Dengan demikian, badan publik dapat mengoptimalkan pendokumentasian, penyediaan, dan pengumuman informasi tersebut kepada masyarakat. Misalnya: berdasarkan catatan sengketa informasi yang terjadi di seluruh Indonesia, dokumen/informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat adalah dokumen/informasi terkait kinerja badan publik, laporan keuangan badan publik, DIPA-RKA badan publik. 
  5. Memastikan bahwa DIP selalu diperbarui  setiap bulan, sehingga dokumen/informasi yang terdapat dalam DIP adalah dokumen/informasi dengan update terbaru. Updating ini akan mudah dilakukan apabila setiap unit/satker selalu mencatat dokumen/informasi apa saja yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki unit/satker bersangkutan, sehingga di akhir bulan, updating tersebut dapat diintegrasikan dalam DIP. 
  6. Yang tidak kalah penting dari updating dokumen/informasi adalah pendokumentasian dan penyimpanan dokumen/informasi tersebut, sehingga apabila dibutuhkan/diminta dapat dengan segera ditemukan dan diberikan kepada pemohon informasi. 
  7. Sebisa mungkin menyediakan dokumen dalam format hardcopy dan softcopy; 
Apabila langkah sebagaimana huruf a – f di atas dilakukan dengan baik oleh badan publik, dalam jangka pendek akan bermanfaat dalam menghindarkan atau setidaknya mengurangi potensi sengketa informasi publik. Sedangkan dalam jangka panjang, akan bermanfaat dalam re-strukturisasi pendokumentasian dan pengelolaan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki masing-masing badan publik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara menyusun DIP, silakan unduh Presentasi Menyusun Daftar Informasi Publik disini, dan Presentasi Tahapan Menyusun Daftar Informasi Publik disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…