May 23, 2016

Seri Panduan PPID: Mendesain Kelembagaan PPID

Teman-teman sebagian besar sudah sangat familiar dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau lebih dikenal dengan PPID kan? Yup, itu lho, pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik –Pasal 1 angka 9 UU KIP. Nah, kalau dibaca dari seluruh pasal yang menyebut kata “PPID” dalam UU KIP, PerKI 1/2010, dan PP 61/2010, maka kita bisa simpulin PPID itu seperti ini:

Kompetensi
Struktur
Kewenangan
1.    Membidangi informasi publik;
2.    Komunikasi publik;
3.    Kehumasan;
4.    Kearsipan; dan/atau
5.    Hukum.
1.    Atasan PPID;
2.    PPID;
3.    Petugas Fungsional;
4.    Petugas Meja Informasi.
1.    Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk penyelesaian sengketa informasi;
2.    Menetapkan informasi dikecualikan melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan umum;
3.    Menolak permohonan informasi dikecualikan;

Nah, sebagian temen-temen pasti ada yang nanya, PPID ini pejabat atau unit kerja/satker ya? Soalnya antara definisi dan prakteknya kayanya kok seperti nge-blur gitu. Jawabannya sih sederhana, bisa keduanya, pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP sendiri ga ngatur secara spesifik soal PPID ini, apakah pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP cenderung ngasih keleluasaan kepada badan publik buat nge-design PPID-nya sendiri-sendiri. Pun demikian, tetep aja, pilihannya ya kembali ke dua tadi: ngebentuk unit/satker baru sebagai PPID; atau melekatkan fungsi PPID ke pejabat/struktur organisasi yang udah ada.

Pun demikian, sekali lagi, keputusan tadi harus dilakukan berdasarkan: analisa tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dan pejabat atau struktur organisasi; mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki pejabat –terutama kewenangan dalam membuat keputusan, kebijakan, maupun mengkoordinasikan antar unit/satker; dan memiliki kompetensi dalam informasi publik, komunikasi publik, kehumasan, dan hukum.

Nah, untuk lebih jelas memahami PPID, silakan unduh Presentasi Mendesain Kelembagaan PPID disini.

No comments:

Post a Comment

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...