Skip to main content

Seri Panduan PPID: Mendesain Kelembagaan PPID

Teman-teman sebagian besar sudah sangat familiar dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau lebih dikenal dengan PPID kan? Yup, itu lho, pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik –Pasal 1 angka 9 UU KIP. Nah, kalau dibaca dari seluruh pasal yang menyebut kata “PPID” dalam UU KIP, PerKI 1/2010, dan PP 61/2010, maka kita bisa simpulin PPID itu seperti ini:

Kompetensi
Struktur
Kewenangan
1.    Membidangi informasi publik;
2.    Komunikasi publik;
3.    Kehumasan;
4.    Kearsipan; dan/atau
5.    Hukum.
1.    Atasan PPID;
2.    PPID;
3.    Petugas Fungsional;
4.    Petugas Meja Informasi.
1.    Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk penyelesaian sengketa informasi;
2.    Menetapkan informasi dikecualikan melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan umum;
3.    Menolak permohonan informasi dikecualikan;

Nah, sebagian temen-temen pasti ada yang nanya, PPID ini pejabat atau unit kerja/satker ya? Soalnya antara definisi dan prakteknya kayanya kok seperti nge-blur gitu. Jawabannya sih sederhana, bisa keduanya, pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP sendiri ga ngatur secara spesifik soal PPID ini, apakah pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP cenderung ngasih keleluasaan kepada badan publik buat nge-design PPID-nya sendiri-sendiri. Pun demikian, tetep aja, pilihannya ya kembali ke dua tadi: ngebentuk unit/satker baru sebagai PPID; atau melekatkan fungsi PPID ke pejabat/struktur organisasi yang udah ada.

Pun demikian, sekali lagi, keputusan tadi harus dilakukan berdasarkan: analisa tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dan pejabat atau struktur organisasi; mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki pejabat –terutama kewenangan dalam membuat keputusan, kebijakan, maupun mengkoordinasikan antar unit/satker; dan memiliki kompetensi dalam informasi publik, komunikasi publik, kehumasan, dan hukum.

Nah, untuk lebih jelas memahami PPID, silakan unduh Presentasi Mendesain Kelembagaan PPID disini.

Comments

Popular posts from this blog

Illegal Logging: Sebab, Akibat, dan Penanggulangannya

Sebab Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[1] Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal. Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.[2] Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding…

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Jaminan Hak Politik Perempuan

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)).[1] Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis. Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia,[2] status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945.[3] Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat di…