Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2016

Seri Belajar Minerba: Mengenal UU Minerba

Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. DPR menargetkan Revisi UU Minerba ini selesai pada pertengahan 2016. Untuk me-refresh kembali UU Minerba, silakan unduh materi presentasi “Mengenal Undang-Undang Minerba” yang saya susun. Materi presentasi ini saya susun berdasarkan UU Minerba dan Brief “UU Minerba: Perubahan Krusial, Aneka Pertanyaan.

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.
Latar Belakang
Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office,web browsing,video, dan main games ringan.
Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HPNotebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahka…

Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil

Sejak diberlakukan pada tahun 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) telah tiga kali dimintakan uji meteri kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan masing-masing putusan: Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
Putusan MK di atas mencerminkan masalah-masalah dalam UU 22/2001, antara lain: pertama, UU 22/2001 menempatkan Negara pada posisi yang lemah, yaitu sebagai “kontraktor.” Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, UU 22/2001 memperkenalkan lembaga baru bernama BP Migas yang berstatus BHMN, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan bisnis. Ketiga, UU 22/2001 menyebabkan salah kelola sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kegagalan dalam menjadikan industri migas sebagai penyangga ketahanan energi nasional. Salah kelola migas ini ditandai dengan tiadanya roadmap pengelolaan dan pemanfaatan migas, adanya mafia migas, inefisiensi biaya operasional (cost…

Catatan terhadap Inisiatif Revisi PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Kamis, 23 April 2015 Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyelenggarakan FGD dengan tema “Meninjau Permasalahan Norma dalam PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” FGD ini melibatkan unsur PPID dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam undangan yang dikirimkan oleh KI Pusat, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menjadi satu-satunya perwakilan dari unsur masyarakat sipil. Undangan dapat diunduh disini (Download).
Ada 4 tujuan yang hendak dicapai dalam FGD tersebut, yaitu: Menggali daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam PerKI 1 Tahun 2013;Mengetahui norma-norma dalam PerKI 1 Tahun 2013 yang perlu diperbaiki;Mendengarkan pandangan mengenai pengalaman menggunakan PerKI 1 Tahun 2013 dari para pihak yang pernah mengikuti persidangan di Komisi Informasi;Menggali saran dan masukan dalam revisi PerKI 1 Tahun 2013.KI Pusat setidaknya mengidentifikasi 10 pokok permasalahan dalam PerKI 1 Tahun 2013, yaitu: Definisi, khususnya pada definisi “Seng…