February 25, 2016

Seri Belajar Minerba: Mengenal UU Minerba

Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. DPR menargetkan Revisi UU Minerba ini selesai pada pertengahan 2016. Untuk me-refresh kembali UU Minerba, silakan unduh materi presentasi “Mengenal Undang-Undang Minerba” yang saya susun. Materi presentasi ini saya susun berdasarkan UU Minerba dan Brief “UU Minerba: Perubahan Krusial, Aneka Pertanyaan.

February 17, 2016

Review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u (Broadwell)

Dalam Seri 3458, Dell mengeluarkan beberapa tipe, yaitu Core i3 dan Core i5. Tipe Core i3 muncul dengan arsitektur Haswell (4005u) dan Broadwell (5005u), baik dengan dukungan GPU onboard maupun GPU NVidia GForce 820M. Sedangkan tipe Core i5 hanya ada satu, yaitu dengan arsitektur Broadwell dan dukungan GPU NVidia GForce 820M. Dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 Core i3-5005u.

Latar Belakang

Akhir Januari 2016, saya membutuhkan laptop untuk menggantikan laptop lama saya –Lenovo Z460 yang sudah beberapa waktu diminta oleh anak saya. Kemudian saya mulai mencari laptop yang sesuai dengan ketersediaan budget, sekaligus sesuai dengan ekspektasi penggunaan. Budget yang saya miliki adalah maksimal Rp. 5 Juta. Sedangkan ekspektasi penggunaan saya adalah untuk office, web browsing, video, dan main games ringan.

Setelah melakukan beberapa review, muncul kandidat pertama, yaitu HP Notebook 14-af118AU dengan prosesor AMD A8-7410. Prosesor AMD A8-7410 sejajar dengan Core i3, bahkan ada yang mengatakan sejajar dengan Core i5, dan GPU onboard-nya lebih bagus dibanding GPU onboard-nya Core i3 (HD Graphics 4400). Lumayan! Untuk performance sama, harga jauh lebih murah. Tapi ada sedikit keraguan dengan platform AMD ini, yaitu panas. Yah, meski AMD meng-klaim bahwa panas tidak menjadi isu lagi di AMD generasi saat ini.

Karena keraguan tersebut, akhirnya saya mengalihkan pilihan ke Dell Inspiron 14. Awalnya ada dua seri yang saya incar, yaitu 3458 (Core i3-4005u dan Core i3-5005u) dan 3451 (Pentium Quad Core N3450). Berikut ini perbedaan utama spesifikasi ketiganya:


Arsitektur
Silvermont
Haswell
Broadwell
Teknologi
22 nm
22 nm
14 nm
Clock Speed
2.16 GHz
1.7 GHz
2.0 GHz
Cache
2 M
3 M
3 M
GPU
HD Graphics 3000
HD Graphics 4400
HD Graphics 5500
RAM
DDR3L-1333
DDR3L-1600
DDR3L-1600
TDP
7.5 Watt
15 Watt
15 Watt (10 Watt)

Perbandingan lengkap ketiga prosesor di atas dapat dilihat disini. Sedangkan review terhadap masing-masing prosesor di atas dapat dilihat disini (Pentium N3450), disini (Core i3-4005u), dan disini (Core i3-5005u).

Review terhadap Dell Inspiron 14 3451 (Pentium N3450) dan Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-4005u) sudah dilakukan. Jadi, dalam artikel ini, saya akan me-review Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u) milik saya yang sudah saya gunakan selama beberapa hari ini.

Harga dan Spesifikasi

Processor
:
Intel Core i3-5005u
(2.0 GHz, 3M Cache)
Memory
:
4 GB DDR3L-1600
GPU
:
HD Graphics 5500
Display
:
14 Inch (1366 x 768)
Hard Drive
:
500 GB HDD
Optical Drive
:
-
Card Reader
:
3-In-1 (SD, SDHC, SDXC)
Interface
:
HDMI, USB 3.0, USB 2.0
OS
:
Ubuntu
Battery
:
4 Cell
Power
:
45 Watt AC Adapter
Dimension
:
21.4 x 345 x 243 mm
Weight
:
1.82 Kg
Di beberapa situs jual beli online yang bisa saya hubungi, Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u) harganya berkisar antara Rp. 4,9-5 Juta. Saya mendapatkannya dengan harga Rp. 4,6 Juta.

Dalam paket pembelian, saya mendapatkan:
  • Unit laptop;
  • Power supply;
  • User guide;
  • Kartu garansi; dan
  • Tas.


CD Driver tidak tersedia dalam paket pembelian ini. Wajar karena laptop ini tidak disertai dengan optical drive. Namun demikian, driver bisa di download di Dell Support untuk mendapatkan driver versi terbaru. Karena saya menggunakan Linux Mint, jadi saya tidak membutuhkan driver tersebut. Seluruh hardware laptop ini berjalan dengan baik di Linux Mint.

Desain
Dimensi laptop ini adalah 21.4 x 345 x 243 mm, dengan berat 1.82 Kg. Cukup tipis dan ringan, meski tidak masuk dalam kategori ultrabook.

Body, baik pada bagian back cover dan palm rest dibuat bertekstur, sehingga tidak licin saat dipegang. Namun demikian, desain bertekstur ini membuat debu mudah menempel dan sedikit sulit untuk dibersihkan.

Yang sedikit “mengganggu” adalah banyaknya stiker yang ditempel pada palm rest. Laptop pada umumnya hanya menempel stiker mengenai keunggulan laptop, prosesor, dan OS yang digunakan. Tetapi Dell menambahkan stiker mengenai layanan servis 24 jam. Cukup informatif, tetapi menurut saya tidak perlu ditempelkan pada laptop, apalagi pada palm rest-nya. Jika memang harus ditempel pada laptop, sebaiknya ditempel pada bagian belakang atau bawah laptop. Tapi, stiker mengenai layanan servis 24 jam ini bisa dilepas, karena ini hanya stiker biasa, bahannya pun berbeda dengan ketiga stiker lainnya.

Kemudian, laptop ini hanya ada satu LED indikator –charging dan menyala saat tombol power ditekan untuk dinyalakan, setelah itu mati lagi (LED tidak menyala saat laptop menyala, kecuali sambil charging). Hal ini berbeda dengan kebanyakan laptop yang setidaknya memiliki empat LED indikator untuk wifi, disk activity, battery, dan indikator ketika laptop dinyalakan.

Overall, saya puas dengan desain Dell. Elegan, stylish, dan kokoh, terlebih lagi dengan pilihan warna hitam.

Hardware

Prosesor

Saya memutuskan untuk membeli Dell Inspiron 14 3458 dengan versi prosesor Core i3-5005u. Cukup lama untuk sampai pada keputusan ini, karena sebelumnya saya sudah memutuskan untuk membeli versi prosesor Core i3-4005u. Sampai kemudian di salah satu situs belanja online menampilkan versi prosesor Core i3-5005u. Saya mencoba untuk mencari di situs belanja online lainnya untuk spesifikasi ini, untuk melihat perbandingan harganya, tetapi tidak ketemu. Dan setelah melakukan review dan perbandingan antara Pentium N3450, Core i3-4005u, dan Core i3-5005u, sampailah pada keputusan untuk membeli versi prosesor Core i3-5005u.

Sebagai informasi, tujuan utama penggunaan laptop ini adalah untuk mendukung pekerjaan saya sebagai peneliti. Yang artinya, kebutuhan standar saya adalah office dan web browsing, tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan untuk menonton film dan bermain games ringan. Dengan penggunaan tersebut, sebenarnya sudah cukup dengan pilihan Pentium N3450. Tetapi Pentium N3450 hanya memberikan performa yang pas (adequate) untuk kebutuhan saya tersebut. Sehingga saya memutuskan untuk memilih seri yang lebih tinggi, Core i3 yang memberikan performa cukup (sufficient) untuk kebutuhan saya tersebut. Kemudian dihadapkan pilihan berikutnya, Core i3-4005u atau Core i3-5005u? Untuk pilihan ini, sederhana sekali, dengan selisih harga hanya Rp. 50 ribu, sudah pasti saya memilih Core i3-5005u yang merupakan generasi kelima.

Core i3-5005u merupakan keluarga Broadwell, dengan kecepatan 2.0 GHz (lebih cepat 0,3 GHz dibanding Core i3-4005u), dukungan teknologi 14 nm yang membuatnya lebih hemat daya dibandingkan 22 nm milik Core i3-4005u. Sebenarnya, Core i3-4005u dan Core i3-5005u merupakan ultra low voltage (ULV) processor. Artinya, untuk menjalankan prosesor hanya membutuhkan daya yang kecil, bahkan dalam beberapa seri laptop, tidak disertakan kipas untuk mendinginkan prosesor. Dengan kebutuhan daya yang kecil, berdampak pada performa baterai.

Overall, dengan tujuan penggunaan laptop, saya puas dengan performa prosesor Core i3-5005u ini.

GPU

Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u) sepertinya hanya mengeluarkan versi dengan GPU yang terintegrasi. GPU yang digunakan adalah Intel HD Graphics 5500, yang merupakan generasi kelima. Secara umum, HD Graphics 5500 ini lebih baik dari HD Graphics 4400 yang digunakan oleh Core i3-4005u. Namun demikian, jika Core i3-4005u menggunakan RAM yang lebih besar dibandingkan dengan RAM yang digunakan Core i3-5005u, maka performa HD Graphics 4400 menjadi lebih baik dibanding HD Graphics 5500. Hal ini menunjukkan bahwa, integrated HD Graphics sangat tergantung pada performa RAM dibanding dengan prosesor-nya. Oya, laptop ini default setting penggunaan RAM oleh GPU adalah 250 MB.

RAM

Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u) didukung dengan RAM 4 GB DDR3L-1600. Sebenarnya, Dell Inspiron 14 3458 kesemuanya menggunakan RAM 4 GB DDR3L-1600. Core i3 sendiri mendukung dua slot RAM maksimal 16 GB. Jadi, jika masih dirasa kurang, bisa upgrade RAM menjadi 16 GB. Tapi, menurut website, Dell Inspiron 3458 ini hanya mendukung satu slot RAM.

Dan untuk saat ini, saya masih cukup dengan RAM 4 GB DDR3L-1600, belum ada rencana untuk upgrade RAM.

Hard Drive

Dell Inspiron 14 3458, baik Core i3-4005u atau Core i3-5005u sama-sama menggunakan 500 GB HDD dengan kecepatan 5400 RPM. Teknologi HDD dengan kecepatan 5400 RPM sebenarnya sudah ketinggalan, karena performanya yang lambat. Dari keseluruhan hardware yang ditanamkan dalam laptop ini, penggunaan HDD ini merupakan yang paling lambat performanya. Namun demikian, HDD masih banyak digunakan pada laptop saat ini, terutama laptop low-mid end, karena harganya yang murah jika dibandingkan dengan SATA SSD.

Dan untuk saya, 500 GB HDD sudah cukup untuk mendukung kebutuhan saya akan laptop ini.

Layar

Laptop ini berukuran 14 inch dengan resolusi layar 1366 x 768 dan didukung oleh teknologi TrueLife yang menurut Dell mampu membuat tampilan layar lebih jernih dan terlihat hidup. Tipe layar yang digunakan adalah LED-backlit display, sehingga tidak sejernih layar dengan teknologi In-Plane Switching (IPS). Namun demikian, menurut saya sudah cukup bagus untuk penggunaan di dalam ruangan. Overall, saya cukup puas dengan layar Dell ini.

Keyboard dan Touchpad
Keyboard Dell ini berjenis chiclet yang cukup nyaman digunakan. Tetapi saya butuh sedikit penyesuaian dalam menggunakannya, setelah hampir lima tahun menggunakan keyboard berjenis chiclet di Lenovo Z460.

Touchpad-nya cukup luas dan nyaman digunakan. Multi touch gesture-nya berfungsi baik. Namun demikian, perlu sedikit hati-hati, karena touchpad-nya sangat sensitif. Sehingga cukup mengganggu ketika mengetik.

Interface dan Port
Laptop ini menyediakan interface dan port yang cukup lengkap. Di bagian kiri terdapat charger port, HDMI port, USB 3.0, dan card reader. Sementara di bagian kanannya terdapat Kensington Lock, 2 USB 2.0, dan 3,5 mm headphone.

Yang kurang dari laptop ini adalah tidak disediakannya VGA port dan optical drive. Untuk ketiadaan optical drive tidak menjadi masalah buat saya, karena sejak awal saya memang mencari laptop yang tidak memiliki optical drive. Sedangkan untuk ketiadaan VGA port, dapat diatasi dengan menggunakan HDMI to VGA converter. Begitu juga dengan saya, karena pekerjaan saya sebagai peneliti yang mengharuskan mempresentasikan hasil pekerjaan dan penelitian saya, HDMI to VGA converter adalah sebuah solusi untuk mengatasi ketiadaan VGA port ini.

Speaker

Speakernya terletak di bagian depan bawah laptop. Suaranya cukup kencang dan jernih. Tapi kualitas suara untuk mendengarkan musik sangat kurang. Hal ini wajar, dan terjadi pada kabanyakan laptop.

Suhu

Selama pemakaian beberapa hari ini, suhu laptop cukup baik. Tidak panas, dan nyaris tidak terdengar suara kipas dari dalam laptop. Hal ini mungkin karena laptop ini menggunakan prosesor Core i3-5005u dengan teknologi 14 nm yang membuatnya lebih hemat daya, sehingga lebih dingin.

Baterai
Dell Inspiron 14 3458, baik Core i3-4005u atau Core i3-5005u sama-sama menggunakan baterai 4 Cell dengan kapasitas 40WHr. Dell meng-klaim bahwa baterainya bisa bertahan sampai 6 jam dalam keadaan stand by, dan 4 jam penggunaan.

Selama pemakaian beberapa hari ini, untuk pemakaian office, web browsing, dan mendengarkan musik, baterai bertahan sampai 4 jam lebih.

Kinerja

Saya menggunakan Linux Mint dalam Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u). Sejauh ini, untuk booting dan buka aplikasi lumayan cepet, tapi masih kalah cepet dibandingkan jika hard drive-nya menggunakan SATA SSD. Kemudian terkait dengan penggunaan sehari-hari untuk office, web browsing, menonton film, dan mendengarkan musik, overall, performanya bagus –lancar dan tanpa lag.

Pengalaman dengan Linux Mint

Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u) dibekali dengan OS Ubuntu 14.04 LTS. Saya memutuskan untuk menggantinya dengan Linux Mint 17.3-Rosa. Ada beberapa alasan memilih Linux Mint dibandingkan dengan Ubuntu. Pertama, interface Linux Mint sama dengan interface Microsoft Windows. Bahkan beberapa tombol yang berfungsi di Microsoft Windows, juga berfungsi baik di Linux Mint. Kedua, Linux Mint sources sudah dilengkapi dengan multimedia support, sehingga kita tidak perlu instalasi tambahan untuk bisa memutar video atau musik. Ubuntu tidak menyediakan multimedia support pada sources instalasinya. Sehingga jika ingin memutar video atau musik, perlu melakukan instalasi tambahan. Yang artinya akan berurusan dengan perintah sudo apt yang lumayan banyak dan ribet. Ketiga, menurut DistroWatch.com, Linux Mint lebih popular, lebih banyak digunakan, dan berada di urutan pertama dibanding Ubuntu yang berada di urutan ketiga.

Dan sejauh ini, Linux Mint berjalan lancar di Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u). Satu kendala utama dalam menggunakan Linux Mint –juga linux distro yang lain adalah pada integrasi aplikasi office-nya. Untuk keperluan office, semua linux menggunakan LibreOffice atau OpenOffice pada instalasi bawaannya. Linux Mint sendiri menggunakan LibreOffice. Sebenarnya, dokumen dari Microsoft Office juga bisa dibuka dan di-edit di LibreOffice dan OpenOffice, bagitu juga sebaliknya. Tetapi permasalahannya adalah pada formatting dan numbering yang akan berantakan ketika dibuka di Microsoft Office atau sebaliknya dibuka di LibreOffice dan OpenOffice.

Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi hal ini. Misalnya menggunakan Wine untuk menjalankan Microsoft Office di dalam linux. Saya mencoba menggunakan Wine untuk menjalankan Microsoft Office dalam Linux Mint ini, tetapi ternyata tidak banyak membantu. Karena ketika menjalankan Microsoft Office ini, muncul notifikasi error, yang ketika coba di-klik, Microsoft Office-nya tiba-tiba mati. Saya tidak tahu apakah instalasinya yang masih bermasalah atau ada hal lainnya.

Oya, satu permasalahan lagi ketika instalasi Linux Mint di laptop ini untuk menggantikan Ubuntu bawaannya, touchpad-nya menjadi tidak berfungsi. Tapi ini hanya masalah driver atau saya lebih menyebutnya setting-an saja, karena bisa diperbaiki melalui Terminal dengan mengetikkan beberapa perintah, dan setelah reboot, touchpad kembali berfungsi dengan baik.

Kesimpulan

Overall, saya puas dengan Dell Inspiron 14 3458 (Core i3-5005u). Saya mendapatkannya dengan harga Rp. 4,6 Juta. Dengan desain elegan, stylish, dan kokoh, juga didukung dengan performa komputasi yang baik. Lebih dari cukup dalam mendukung kebutuhan untuk office, web browsing, menonton film, dan bermain games ringan.

Oya, untuk spesifikasi yang sama (Core i3-5005u, RAM 4 GB, dan non Windows OS), harga Dell Inspiron ini termasuk paling murah dibandingkan dengan merk-merk lainnya.

February 11, 2016

Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil

Sejak diberlakukan pada tahun 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) telah tiga kali dimintakan uji meteri kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan masing-masing putusan: Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.

Putusan MK di atas mencerminkan masalah-masalah dalam UU 22/2001, antara lain: pertama, UU 22/2001 menempatkan Negara pada posisi yang lemah, yaitu sebagai “kontraktor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, UU 22/2001 memperkenalkan lembaga baru bernama BP Migas yang berstatus BHMN, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan bisnis. Ketiga, UU 22/2001 menyebabkan salah kelola sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kegagalan dalam menjadikan industri migas sebagai penyangga ketahanan energi nasional. Salah kelola migas ini ditandai dengan tiadanya roadmap pengelolaan dan pemanfaatan migas, adanya mafia migas, inefisiensi biaya operasional (cost recovery), dll. Keempat, UU 22/2001 menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi pada aspek pendapatan, bukan pada ketahanan nasional dibidang energi. Kelima, UU 22/2001 melupakan kegiatan hilir dan cenderung pada kegiatan hulu migas.

Dalam konteks saat ini, revisi UU 22/2001 kembali masuk dalam Prolegnas prioritas 2016, setelah sebelumnya juga masuk dalam Prolegnas 2015, tetapi tidak kunjung diselesaikan oleh DPR-RI. Dalam rangka mendorong revisi UU 22/2001, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama dengan koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) mengusulkan rancangan revisi UU 22/2001 kepada DPR dan pemerintah. Rancangan usulan masyarakat sipil ini telah berhasil diselesaikan pada Maret 2015.

Penelitian dalam rangka memperkuat rumusan revisi UU 22/2001 dilakukan bersama-sama dengan koalisi PWYP Indonesia. Sedangkan legal drafter rancangan revisi UU 22/2001 usulan masyarakat sipil ini antara lain: Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, Nisa I. Nidasari, Rizkita Alamanda, Haryani Turnip, dan Elizabeth Napitupulu. Dalam perumusan ini juga melibatkan legal drafter reviewer, yaitu Sony Maulana Sikumbang -staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Substansi yang diusulkan untuk diperkuat dan diperbaiki antara lain:
  1. Perencanaan pengelolaan migas;
  2. Model kelembagaan hulu migas;
  3. Badan Pengawas Migas;
  4. BUMN Pengelola;
  5. Dana migas;
  6. Domestic market obligation (DMO);
  7. Dana cadangan;
  8. Cost recovery;
  9. Participating interest;
  10. Perlindungan atas dampak kegiatan migas;
  11. Sistem informasi dan partisipasi.
11 poin substansi di atas dapat dilihat dalam Materi Presentasi RUU Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil. Materi Presentasi ini saya susun dalam rangka FGD dengan Koalisi PWYP pada 17 Desember 2014 di Hotel Harris Tebet Jakarta, dan Seminar Nasional "Reformasi Tata Kelola Migas di Indonesia untuk Ketahanan Energi, Kesejahteraan Sosial, dan Keberlanjutan" yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 19 Oktober 2015.

Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil dapat diunduh disini (Download).

February 10, 2016

Catatan terhadap Inisiatif Revisi PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Kamis, 23 April 2015 Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyelenggarakan FGD dengan tema “Meninjau Permasalahan Norma dalam PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” FGD ini melibatkan unsur PPID dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam undangan yang dikirimkan oleh KI Pusat, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menjadi satu-satunya perwakilan dari unsur masyarakat sipil. Undangan dapat diunduh disini (Download).

Ada 4 tujuan yang hendak dicapai dalam FGD tersebut, yaitu:
  1. Menggali daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam PerKI 1 Tahun 2013;
  2. Mengetahui norma-norma dalam PerKI 1 Tahun 2013 yang perlu diperbaiki;
  3. Mendengarkan pandangan mengenai pengalaman menggunakan PerKI 1 Tahun 2013 dari para pihak yang pernah mengikuti persidangan di Komisi Informasi;
  4. Menggali saran dan masukan dalam revisi PerKI 1 Tahun 2013.
KI Pusat setidaknya mengidentifikasi 10 pokok permasalahan dalam PerKI 1 Tahun 2013, yaitu:
  1. Definisi, khususnya pada definisi “Sengketa Informasi Publik,” “Termohon,” dan “Panitera Pengganti.”
  2. Hak Komisi Informasi untuk tidak menanggapi permohonan penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori vexatious requester.
  3. Kewenangan mengadili.
  4. Tata cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui formulir.
  5. Kedudukan hukum pemohon sengketa informasi.
  6. Konsep ajudikasi.
  7. Putusan sela.
  8. Uji kepentingan publik.
  9. Pembuktian.
  10. Putusan.
Selengkapnya mengenai 10 pokok permasalahan di atas dapat diunduh disini (Download).

Dalam FGD tersebut, saya memberikan tanggapan spesifik merujuk pada 10 pokok permasalahan yang diidentifikasi oleh KI Pusat, yaitu:

1. Definisi dan Istilah

Pertama, definisi Sengketa Informasi Publik. Terdapat perbedaan definisi dalam UU KIP dengan PerKI. Dalam UU KIP disebutkan bahwa sengketa informasi terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi, tetapi dalam PerKI disebutkan bahwa sengketa informasi terjadi antara badan publik dengan pemohon dan/atau pengguna informasi. Dalam hemat saya, definisi PerKI lebih tepat jika merujuk pada alur permintaan informasinya. Terlebih lagi, UU KIP membedakan antara pemohon informasi dengan pengguna informasi. Jika definisi merujuk pada UU KIP, maka pemohon informasi tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan sengketa informasi jika mengalami hambatan dalam memperoleh informasi. Pemohon informasi statusnya baru “calon” pengguna informasi. Kedua, definisi Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Definisi ini sudah tepat. Ketiga, definisi Panitera Pengganti (PP). Definisi ini sudah tepat. Yang selalu menjadi perdebatan adalah apakah PP harus berstatus PNS atau bisa juga non-PNS? Jika merujuk pada definisi dalam PerKI, maka dapat PNS maupun non-PNS. Mungkin ini yang harus dipertegas jika PP haruslah PNS.

2. Vexatious Requester

Pengaturan vexatious requester juga diakui di internasional. Jadi, pengaturan mengenai hal ini dalam PerKI sudah tepat. Yang perlu diperjelas mengenai vexatious requester ini adalah: Pertama, apakah ketentuan ini akan diterapkan kasus per kasus? Kedua, apakah ketentuan ini akan diterapkan pada pemohon sengketanya? Dalam arti, jika pemohonnya telah dinyatakan sebagai vexatious requester, apakah status tersebut akan berlaku terus-menerus atau tidak? Ketiga, perlu menyusun jenis dan format putusannya. Apakah akan menggunakan putusan sela? Keempat, perlu juga menyusun mekanisme banding terhadap putusan vexatious requester ini.

Kemudian terkait dengan pengaturan Pasal 4 PerKI, ayat (1) belum sesuai dengan ayat (3). Ayat (1) terlihat bahwa vexatious hanya terjadi pada proses penyelesaian sengketanya, sedangkan ayat (3) mengatur bahwa vexatiuos terjadi baik pada saat permohonan informasi di badan publik dan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Harus diperjelas mengenai hal ini. Kemudian jika vexatious terjadi di penyelesaian sengketa informasi, harus dibedakan dengan contemp of court.

3. Kewenangan Mengadili

Pada pokoknya, Pasal 6, 7, dan 8 mengatur mengenai kewenangan relatif. Pengaturan tersebut sudah tepat.  Yang perlu dipertegas dan perjelas adalah indikator pada Pasal 7. Dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan beberapa indikator: sekretariat belum terbentuk, anggaran belum tersedia, dan kondisi lainnya. Kondisi lainnya ini bisa lebih dielaborasi lagi, misalnya karena konflik kepentingan 3 atau lebih anggota Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi. Dalam kaitannya dengan Pasal 7 ini perlu dibuat mekanisme pelimpahan perkaranya. Selain itu, perlu definisi dan elaborasi yang tepat untuk “wilayah terdekat” pada Pasal 8. Wilayah terdekat tidak hanya soal jarak, tetapi soal akses. Jarak dekat belum tentu mencerminkan kemudahan akses. Misalnya, Kalbar-Kalteng lebih dekat dibandingkan dengan Kalbar-Jakarta, tetapi dari segi akses, Kalbar-Jakarta lebih mudah dibandingkan Kalbar-Kalteng.

4. Permohonan

Pengaturan Pasal 9, 10, dan 11 PerKI sudah tepat. Pengajuan sengketa menggunakan formulir masih relevan, karena ini bukan satu-satunya alat. Pemohon dapat mengajukan dalam format surat, tetapi secara konten tetap harus merujuk pada template formulir pada PerKI. Dalam konteks ini, formulir tetap alat ideal. Selain formulir dan surat, Komisi Informasi perlu mengembangkan sistem pendaftaran sengketa berbasis teknologi informasi. Tetapi sekali lagi, harus tetap ada pilihan menggunakan formulir, surat, maupun (kelak jika ada) sistem pendaftaran sengketa berbasis teknologi informasi.

5. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Perihal kedudukan hukum, bagi pemohon badan hukum. Badan hukum berbentuk yayasan dan perkumpulan memiliki perbedaan instansi yang mengesahkan. Selain itu, menurut hemat saya, status badan hukum sudah ada tatkala sudah ada pengesahan oleh notaris walaupun belum disahkan maupun didaftarkan di instansi terkait. Ingat, notaris adalah representasi dari negara.

6. Konsep Ajudikasi

Ada kelebihan dan kekurangan konsep persidangan antara PerKI 2/2010 dengan PerKI 1/2013. Pada PerKI 2/2010, mediasi dibedakan dengan ajudikasi, mediasi tidak menjadi bagian dari ajudikasi. Sedangkan pada PerKI 1/2013, mediasi menjadi bagian dari ajudikasi atau mediasi berada dalam proses ajudikasi.

Kelebihan PerKI 2/2010 adalah memperpendek waktu pemeriksaan dan jumlah anggota Komisi Informasi yang memeriksa, karena jika terkait informasi terbuka, maka langsung ditunjuk satu orang mediator dan langsung mediasi. Hal ini berbeda dengan PerKI 1/2013, meski terkait informasi terbuka, pemeriksaan harus dilakukan melalui persidangan dengan tiga anggota Komisi Informasi, yang tentunya juga akan menambah kuantitas waktu persidangan.

Kelebihan PerKI 1/2013 adalah pemeriksaan legal standing dilakukan dalam ajudikasi, sehingga jika legal standing tidak terpenuhi, maka putusan sela dapat dijatuhkan oleh majelis. Berbeda dengan PerKI 2/2010, pemeriksaan legal standing harus selesai dilakukan sebelum mediasi atau ajudikasi dilakukan. Menjadi persoalan ketika legal standing tidak terpenuhi. Mekanisme atau alat apa yang bisa digunakan untuk memutus persoalan tersebut? Siapa yang akan mengeluarkan putusan terhadap persoalan legal standing tersebut? INGAT: putusan terkait legal standing bukan merupakan keputusan administratif.

Oleh karena itu, dalam hemat saya, pengaturan ajudikasi dalam PerKI 1/2013 memodifikasi prosedur dismisal di PTUN, dan menurut saya sudah tepat. Namun demikian, jika tetap ingin memisahkan mediasi dan ajudikasi, maka harus mengembangkan: pertama, mekanisme pemeriksaan legal standing. Kedua, siapa yang akan memeriksa legal standing dan dengan cara atau format apa Komisi Informasi memutus? (i.e. putusan atau keputusan)

7. Uji Kepentingan Publik

Uji konsekuensi dan kepentingan publik merupakan proses yang berurutan dalam menentukan suatu informasi sebagai terbuka atau dikecualikan. Uji kepentingan publik secara ideal dilakukan hanya untuk membuka informasi, bukan untuk membuka atau menutup informasi sebagaimana diatur dalam 2 ayat (4) UU KIP. Dengan demikian, uji kepentingan publik hanya bisa dilakukan jika uji konsekuensi telah dilakukan secara benar dan telah secara tegas menyatakan suatu informasi sebagai informasi dikecualikan. Jadi secara urutan, uji konsekuensi dulu, baru jika uji konsekuensi benar menunjukkan informasi dikecualikan, baru ditempuh uji kepentingan publik.

Dalam konteks demikian, pengaturan Pasal 34 PerKI sudah tepat.

8. Pembuktian

Pemeriksaan setempat lazim juga digunakan oleh pengadilan. Yang perlu diperjelas dan dipertegas dalam pemeriksaan setempat ini adalah mengenai syarat-syarat dilakukannya pemeriksaan setempat. Syarat utama pemeriksaan setempat menurut hemat saya adalah dokumen yang dipersengketakan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, perlu juga mengatur mengenai tata cara pemeriksaan setempat (bagaimana dilakukan, kapan dilakukan, apa yang akan diperiksa, bagaimana dengan pemohon, dll).

9. Putusan

Putusan merupakan kewenangan dari Majelis. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) adalah ketentuan minimal yang harus ada dalam putusan. Jika Majelis ingin menambahkan hal lain, selama relevan dan mendukung pertimbangan hukum dan efektifitas pelaksanaan putusan, tentu saja diperbolehkan.

10. Lain-Lain

Ada beberapa hal lainnya yang perlu dilakukan Komisi Informasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi ini. Pertama, perlu mengembangkan case management system (CMS) yang terintegrasi antara KI Pusat, KI Provinsi, dan KI Kabupaten/Kota. Bahkan CMS tersebut perlu difikirkan untuk diintegrasikan dengan PN dan PTUN. Kedua, perlu mengembangkan yurisprudensi putusan, sehingga akan sangat membantu dalam mempercepat proses pemeriksaan dan memutus sengketa informasi. Ketiga, perlu melakukan telaah dan tabulasi terhadap seluruh undang-undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi, informasi mana yang boleh dibuka dan mana yang harus dikecualikan. Telaah dan tabulasi ini dapat digunakan untuk membantu mempercepat pemeriksaan uji konsekuensi di Komisi Informasi. Keempat, perlu mengembangkan SOP mengenai pendokumentasian berkas-berkas perkara dan putusan. Kelima, perlu melakukan kajian putusan atau eksaminasi atau anotasi putusan.

11. Final Statement

PerKI 1 Tahun 2013 belum saatnya untuk direvisi. Hal ini karena: pertama, substansi masih bagus. Kedua, PerKI 1 Tahun 2013 ini disahkan pada 28 Maret 2013, dan secara faktual jumlah sengketa yang didaftar dan diproses dengan PerKI ini masih relatif sedikit, sehingga PerKI ini masih perlu diuji efektifitasnya.

Urgensi Yurisprudensi Putusan Sengketa Informasi dalam Membangun Kesatuan Hukum dan Konsistensi Putusan Sengketa Informasi, Sekaligus Mempercepat Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi

Unduh Artikel disini . 1. Pendahuluan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (...